Laporan reporter Tribunnews.com Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya tidak memerintahkan pimpinan daerah untuk menghapus foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini menyikapi tidak adanya foto Jokowi di rapat kantor DPD PDIP Sumut, yang ada hanya foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hasto menegaskan, PDIP sangat menghormati posisi Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Tidak ada arahan dari DPP PDIP karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah Pak Kiai Ma’ruf, kami menghormatinya,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (5/7/2024).
Menurut dia, penghapusan foto Jokowi tidak hanya terjadi di Sumut, tapi juga di banyak kantor daerah lainnya.
“Kami mendapat informasi bahwa hal ini terjadi di banyak tempat setelah presiden bersumpah untuk menegakkan konstitusi dan hukum secara tegas,” kata Pak Hasto.
Hasto menjelaskan, penghapusan foto tersebut merupakan respons terhadap sikap Jokowi yang dinilai tidak mematuhi konstitusi.
“Jika prinsip-prinsip ini dilanggar dan tidak ada contoh, akan ada solusi lain,” ujarnya.
Sebelumnya, potret Presiden Jokowi tak terlihat di Kantor DPD PDIP Sumut (Sumut), Senin (06/05/2024).
Hanya potret Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan lambang pemerintahan Garuda Pancasila yang terlihat di dinding Aula Bung Karno DPD PDIP Sumut.
Momen itu disaksikan saat Edy Rahmayadi menyerahkan Formulir Pendaftaran Pemilihan Gubernur Sumut ke kantor DPD PDIP di Jalan Jamin Ginting, Medan.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mengklarifikasi, foto Jokowi tidak sengaja dikirimkan.
Menurutnya, di Indonesia, foto plat nomor seseorang terjatuh saat pihaknya memasang spanduk.
“Dia terjatuh. Saat saya pasang kembali, saya tidak sempat menurunkannya,” kata Aswan, seperti dilansir Kompas.com.