Laporan reporter Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjanjikan “tindakan” setelah gugus tugas pemberantasan perjudian online mulai bekerja pekan depan.
Diketahui, pembentukan gugus tugas ini berada di bawah pengawasan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala negara mengumpulkan para pembantunya langsung di istana untuk membentuk kekuatan.
Pejabat yang turut serta dalam pembentukan gugus tugas ini antara lain Budi sendiri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehakiman St. Burhanuddin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (.Menkoplhukam) Hadi Tjhajanto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Luar Negeri (Mensesneg) Pratikno.
Budi menginformasikan, kelompok kerja ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
Dia mengatakan pekerjaan ini akan menciptakan langkah untuk menghilangkan perjudian online.
Jadi dalam waktu seminggu, kata Presiden, akan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam, kata Budi saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2021). ) 2024 ).
Nanti dalam seminggu akan ada rencana bagaimana menyelesaikan darurat perjudian online, lanjutnya.
Kedepannya untuk memenangkan ajang perjudian online ini harus disertai dengan tiga hal yaitu sempurna, dipadukan dan terpadu.
Budi masih enggan membeberkan lebih detail mengenai pekerjaan tersebut. Namun, dia berjanji akan melaksanakan tugas tersebut.
Kita tunggu seminggu lagi. Kita buat action plan, lihat peta permasalahannya, game online dan bagaimana solusinya, seperti yang saya sampaikan tadi, komprehensif, terpadu, tuntas, kata Budi.
Sebelumnya, di penghujung Rapat Pengorganisasian Satgas di Istana Presiden, Budi menjelaskan, pembentukan Satgas bertujuan untuk lebih menyelesaikan permasalahan perjudian online dengan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Perjudian ini ilegal, sehingga tindakan lebih lanjut (untuk menghilangkannya) harus dilakukan secara efektif,” jelasnya usai menghadiri rapat internal darurat perjudian di Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18-4/2024), bersama referensi informasi tertulis.
Ia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus pada pengelolaan konten dan pendapatan perjudian online
Pada saat yang sama, penyelesaiannya dilakukan oleh organisasi terkait dan penjaga keamanan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus pada penghapusan dan penghapusan (delete) situs perjudian online, sedangkan aspek penindakannya akan diberikan kepada aparat penegak hukum, kata Budi.