Reporter TribuneNews.com Rizky Sandy Saputra melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Kritik yang dilontarkan Ketua DPP PDIP Jorot Saiful Hidayat terkait pembahasan pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto dinilai menjadi indikasi kuat Megawati Soekarnoputri berpeluang menolaknya. Rencana.
Penilaian tersebut dilakukan oleh Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.
Jamiluddin menjawab Selasa (7/5/2024) menanggapi komentar yang mempertanyakan, “Penilaian Jarot Saiful Hidayat terhadap penurunan mendesak President’s Club dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan.”
Menurut Jamiluddin, ada beberapa faktor yang membuat Megawati menolak rencana baik Prabowo yang mengumpulkan mantan presiden Indonesia dalam satu platform.
Pertama, kata dia, besar kemungkinan Megawati dan Joko Widodo (Jokowi) akan satu lingkaran di President’s Club.
Intinya Joko Widodo masuk klub presiden. Tampaknya Megawati belum siap duduk bersama Jokowi di ajang apa pun, ujarnya.
Jamiluddin menambahkan, “Jadi, kalau President’s Club meminta Prabowo bertemu ketiga mantan presiden itu dalam satu meja, sepertinya Megawati menolak.”
Faktor kedua, jika PDIP memposisikan diri di luar oposisi atau pemerintah, ada kemungkinan Megawati menolak pasal klub presiden tersebut.
Sebab, Megawati akan kesulitan untuk mencalonkan diri sebagai partainya di parlemen.
Selain itu, kehadiran Megawati di President’s Club juga dapat membingungkan jajarannya di Parlemen, ujarnya.
Namun PPK belum secara resmi menyatakan sikap politiknya untuk pemerintahan selanjutnya, apakah akan bergabung atau menjadi oposisi.
Jika ia berperan antagonis, Megawati bisa saja tampil biasa saja saat berada di Forum President’s Club dan mengkritiknya saat berada di luar forum.
Namun yang terjadi, sikap Megawati justru membuat bingung masyarakat dan aktivis PDIP atas sikap partai berlogo bagal putih itu.
“Kalau itu terjadi, bisa jadi membingungkan para pekerjanya di akar rumput. Megawati tentu tidak menginginkan hal itu,” ujarnya.
Jamileddin mengatakan, “Hal ini mungkin memperkuat penolakan Megawati terhadap Presidential Club. Sekalipun dia tidak mengatakan penolakan tersebut secara terbuka.”
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarot Sayful Hidayat menilai tidak ada urgensi pembahasan pembentukan Presidential Club Forum yang diusung Prabowo Subianto.
Kata dia, kalaupun ingin membentuk klub kepemimpinan, tujuannya adalah mengumpulkan para kepala negara atau membangun hubungan di antara mereka, bukan dengan mantan Presiden RI.
Ia kemudian menyemangati Presiden pertama RI, Soekarno, yang berunding dengan kepala negara lain untuk membangun Asia dan Afrika.
Benar (tidak perlu terburu-buru), kita bisa mencontoh keberanian Bang Karno yang mampu menciptakan silaturahmi antar pemimpin negara berkembang dan negara baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, ujarnya saat dimintai reaksi. Senin. Namun Dejarot mengatakan kepada TribuneNews. (6/5/2024).
Jarrott kemudian menyebutkan, jika Prabowo ingin menghubungi atau bernegosiasi dengan mantan Presiden RI tersebut, ia bisa melakukannya kapan saja tanpa harus membuat forum.
Ia berkata, “Jika Anda ingin bertemu dan berdiskusi dengan mantan presiden, Anda selalu bisa melakukannya.”
Selain itu, di gedung negara terdapat forum bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Vantimpress) yang patut dijadikan wadah dialog.
“Ya, secara institusional sudah ada tekanan yang tidak semestinya,” ujarnya.
Jarrott kemudian mengamati ada dua kemungkinan pembahasan pembentukan President’s Club.
Pertama, ia menduga Prabowo Subianto tidak percaya diri dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai Presiden.
Saat dimintai reaksinya, Minggu (6/5/2024), Jarrott mengatakan kepada awak media, “Ada dua kemungkinan usulan ini. Pertama, usulan ini menandakan bahwa Pak Prabowo kurang (percaya diri) mengambil tanggung jawab.” “
Tugas-tugas tersebut sebagian besar merupakan misi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Katanya, “Memenuhi empat misi Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia.”
Menurutnya, seorang Presiden mempunyai kekuasaan dan tugas penuh dalam mengatur dan mengatur pemerintahan.
Tak hanya itu, maju atau mundurnya pembangunan bangsa juga menjadi hak dan kewajiban seorang Presiden.
“Bukankah presiden mempunyai hak istimewa dan tanggung jawab penuh untuk memimpin pemerintahan dan mendorong pembangunan negara?” Dia berkata.
Kemungkinan lainnya, Jarot menilai usulan Prabowo Subianto hanya sekedar taktik politik.
Ada keraguan, kata dia, tujuan pidato tersebut hanya untuk memenuhi penilaian bahwa Menhan RI adalah seorang politikus.
Kedua, usulan ini mungkin hanya sekedar pertunjukan atau aksi politik untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang benar-benar negatif, ujarnya.
Sekadar informasi, Dahnil Anjar Simanjuntak, Menteri Pertahanan RI sekaligus Juru Bicara Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Prabowo ingin mendirikan President’s Club.
Dalam forum ini, Prabowo akan mencari komunikasi dengan para mantan pemimpin yang masih hidup.
Mereka adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta Prabowo Subianto merupakan Presiden terpilih RI. 2024.-2029.
Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan ingin duduk bersama, berdiskusi dengan mantan presiden ke depan, untuk memiliki klub kepemimpinan, Kompas Petang mengutip ucapan Kompas TV, Senin (29/05). 4/2024).
Menurut Dahnil, Prabowo ingin berbagi pengalaman para mantan presiden dalam menjalankan negara.
Selain itu, Prabowo ingin melihat opini tersebut dalam persiapan kabinet pemerintahan. Prabowo mengatakan Dahnil berkomitmen untuk melanjutkan tidak hanya pemerintahan Jokowi, tapi juga pemerintahan SBY dan Megawati.