Wartawan Tribunnews.com melaporkan Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Pusat Kerjasama dan Kemitraan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Muhammad Sarwani meminta pemerintah transparan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Diketahui, program ini banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebab, besaran tabungan peserta Tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3% dari gaji pekerja. 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja.
Sementara itu, masih belum ada informasi jelas mengenai informasi lain mengenai program tersebut.
Jadi, banyak ketidakpercayaan terhadap Tapera, kata Sarwani di Jakarta, Rabu. Secara umum ada dugaan pemerintah kekurangan dana karena pembangunan infrastruktur yang mengesankan. termasuk Tapera”. . (6 Mei 2024).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjelaskan program ini lebih jelas kepada masyarakat.
“Pemerintah ini juga harus menjelaskan secara jelas dan transparan. Karena dari segi manfaat, menurut perhitungan ekonomi, nilai rumah dalam waktu 20 tahun terlalu kecil,” jelasnya.
Sarwani mengatakan manfaat ekonominya sudah jelas dan ada roadmapnya. Bertahun-tahun bisa mendapatkan hak dan juga jabatan.
“Karena perumahan diambil di satu tempat. Jangan pilih tempat yang lebih mahal dari segi biaya. Kita tahu, perumahan murah itu ada di pegunungan, mungkin atau di tempat terpencil,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus menjelaskan isi program tersebut.
“Itu saja yang perlu dijelaskan. Kami percaya kepada pemerintah. Tapi kalau pada akhirnya kebijakan ini tidak efektif maka pemerintah juga akan terkena dampaknya,” tegasnya.