Laporan ini disiapkan oleh reporter Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Kalangan Sipil Indonesia Ray Rangkuti menilai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan mencopot Presiden Jokowi akibat tertundanya program Tapera.
Saya tidak yakin, karena sikap kedua menteri yang berbeda, maka Jokowi akan mencopotnya, kata Ray, Jumat (7/6/2024).
Sebab, kata Ray, kedua menteri tersebut merupakan menteri tertinggi di era Jokowi.
“Pak Basuki baru saja mendapat amanah baru menjadi Ketua IKN. Jadi sangat berbahaya jika dicopot oleh Jokowi,” kata Ray.
Namun yang istimewa, lanjut Ray, kemungkinan besar Sri Mulyani dan Basuki lebih memilih mencopot Presiden Jokowi.
Kabar keduanya ingin mundur sudah berlangsung lama, apalagi setelah Jokowi mengizinkan putranya Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena keputusan MK yang kontroversial, ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono angkat bicara soal penolakan besar-besaran pemotongan gaji buruh akibat iuran Tapera.
Basuki menilai, tidak perlu terburu-buru dalam melaksanakan program tersebut jika belum siap untuk dilaksanakan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat kerja dengan Komite V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/6/2024).
“Kalau saya pribadi, kalau ini belum siap, kenapa kita terburu-buru,” kata Basuki.
Lebih lanjut Basuki mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan peraturan tentang Tapera sejak tahun 2016.
Kemudian, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Basuki melakukan cek kepercayaan, hingga akhirnya pengumpulan iuran ditunda hingga tahun 2027.
“Sebetulnya undang-undang itu dari tahun 2016, jadi kami dan Menteri Keuangan tanamkan kepercayaan dulu, itu kepercayaan, jadi kami tunda sampai tahun 2027,” ujarnya.
Karena itu, Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR mengusulkan agar iuran Tapera ditunda.
Sebab menurutnya, program Tapera harus melihat kesiapan masyarakat.
Jadi misalnya ada usulan, khususnya di DPR, misalnya agar Ketua MPR mundur, saya kira saya sudah menghubungi Menteri Keuangan dan kami akan melakukan hal yang sama,” tutupnya.
Kritik terhadap program Tapera juga diutarakan Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi V DPR RI PDIP. Dia mengecam keras penurunan upah buruh akibat iuran Tapera.
Ia menegaskan, subsidi itu wajib bagi warga negara, namun tidak wajib bagi warga negara.
“Kadang ada orang di pemerintahan yang bilang, tunggu dulu, kalau yang mampu, mereka yang tidak mampu akan disubsidi. Tolong pak, subsidi itu tugas nasional, bukan masyarakat yang hidup dengan itu, ” dia berkata.
“Saudara-saudara, itu namanya gotong royong. Sayang sekali Pemerintah tidak bisa hadir menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. Jadi Pak Tapera mohon penjelasannya,” tutupnya.