Gilad Erdan keluar, Yahya Sinwar masih ada, nama Israel kian naik di mata publik global.
TRIBUNNEWS.COM – Gilad Erdan, duta besar negara pendudukan untuk PBB, memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya di New York setelah empat tahun.
Pernyataan tersebut diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (31/5/2024) malam.
Netanyahu pun mengucapkan terima kasih kepada Erdan.
“Duta Besar Erdan mewakili Israel dengan rasa hormat, tekad dan kekuatan, dan saya berterima kasih padanya untuk itu,” lapor Times of Israel.
Erdan, anggota partai Likud pimpinan Netanyahu, dikenal di PBB karena beberapa tindakan kontroversialnya.
Dalam tugasnya mewakili kepentingan diplomatik Israel, Gilad Erdan kerap menggunakan berbagai cara yang dianggap tidak pantas oleh banyak pihak, seperti bersikap kasar bahkan berbohong.
Tindakan terakhirnya adalah ketika ia memotong Piagam PBB dari podium untuk memprotes keputusan Majelis Umum yang mendukung rancangan resolusi yang mendukung permintaan Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB. Duta Besar Israel Gilad Erdan merobek Piagam PBB di depan Majelis Umum PBB, Jumat (5/10/2024). (Reporter/HO)
Erdan juga kerap menyerang Otoritas Palestina dan menyerang individu, termasuk pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Yahya Sinwar.
Namun, tindakan Gilad Erdan yang paling kontroversial terjadi pada Desember lalu saat debat di Majelis Umum PBB mengenai seruan gencatan senjata di Gaza.
Saat itu, ia memajang foto Yahya Sinwar dan menambahkan nomor yang diyakininya sebagai nomor telepon pribadi Sinwar.
Saat itu, Erdan berkata, “Dialah tangan yang menghentikan perang.”
Nomor yang tertera di foto Yahya Sinwar itu belakangan diketahui adalah nomor contact center pemerintah di Gaza.
Hamas dengan cepat bereaksi terhadap tindakan Gilad Erdan dengan mempublikasikan nomor telepon Erdan.
Akibatnya, saat itu ia menerima hinaan, serangan pribadi, dan ancaman terhadap keluarganya melalui telepon.
Secara head to head, jika Gilad Erdan ‘selesai’ maka Yahya Sinwar belum.
Pemimpin Hamas di Jalur Gaza masih aktif mengendalikan kekuatan tempur Hamas, Brigade Al Qasm di Jalur Gaza.
Target nomor satu IDF bahkan tidak tersembunyi di dalam terowongan, seperti yang diberitakan oleh media Israel. Baca Juga: Israel Hilang, Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Periksa Pasukan, Jalan di Jalur Gaza Dewan Keamanan PBB mengheningkan cipta sebelum bertemu mengenai konflik antara Israel dan Hamas pada 10 November 2023 di markas besar PBB di New York City. (TIMOTI A. CLARY/AFP) Israel akan ternoda, masuk daftar hitam
Atas pertarungannya di panggung politik dunia, nama Israel juga semakin tercoreng ketika PBB segera memasukkan negara yang diduduki itu ke dalam daftar hitam, tulis media Israel, Channel 13.
Channel 13 Israel melaporkan dalam laporannya pada 28 Mei 2024 bahwa resolusi PBB sedang dirancang yang akan mengutuk negara pendudukan dan menganggap tentara pendudukan Israel sebagai “organisasi pembunuh anak”.
Laporan mengenai sejumlah diskusi yang terjadi dalam pemerintahan Netanyahu untuk menanggapi hal ini telah ditekankan.
Hal ini terjadi pada saat Washington telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka prihatin dengan meningkatnya isolasi internasional terhadap Israel.
Mereka takut Israel akan dikucilkan oleh komunitas internasional.
“Mengingat insiden di Rafah dan keputusan ICJ terhadap Israel di Den Haag, sebuah resolusi PBB sedang dirancang yang menganggap tentara Israel sebagai “organisasi yang membunuh anak-anak”.
“Pembicaraan maraton malam ini [Selasa] sedang berlangsung di Israel menjelang keputusan dramatis dalam beberapa hari atau minggu mendatang mengenai apakah Israel akan dimasukkan dalam daftar hitam PBB dan apakah IDF akan dinyatakan sebagai ‘organisasi pembunuh anak’,” laporan tersebut dikatakan.
“Hasil dari diskusi di Markas Besar Keamanan Nasional dan di dalam IDF adalah bahwa tahun ini, setelah beberapa ancaman akibat perang, PBB memang akan menyatakan bahwa IDF adalah organisasi yang melukai dan membunuh anak-anak,” tulis laporan tersebut.
Saluran tersebut mencatat bahwa pengumuman tersebut “menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pejabat tinggi bisnis”, karena memiliki “implikasi praktis yang membahayakan pasokan senjata ke Israel”.
Diklarifikasi juga bahwa jika resolusi tersebut benar-benar diadopsi, maka resolusi tersebut akan berlaku selama empat tahun dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan memberikan persetujuan akhir.
Juru bicara Gedung Putih John Kirby kemarin memperingatkan bahwa ada bahaya nyata bahwa Israel “dapat semakin mengisolasi dirinya dari komunitas internasional karena cara mereka melakukan operasi ini” di Rafah.
Meskipun gambar-gambar dari Rafah menunjukkan mayat-mayat warga sipil Palestina yang hangus, termasuk anak-anak, Kirby mengatakan serangan hari Minggu dan hari ini di Rafah tidak menyebabkan penarikan bantuan militer AS ke Israel.
Ia menambahkan, Amerika Serikat sedang menunggu hasil investigasi Israel atas serangan tersebut.
(oln/khbrn/memo/*)