TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Jumat mengusulkan paket anggaran legislatif senilai $95 miliar.
Tujuan dari jumlah tersebut adalah untuk memberikan dukungan peralatan militer kepada Ukraina, Israel dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskannya melalui pemungutan suara bipartisan yang luas, mengatasi oposisi garis keras dari Partai Republik yang telah menundanya selama berbulan-bulan.
Pemungutan suara prosedural pada hari Jumat menghasilkan suara 316 berbanding 94, sehingga memberikan mayoritas tipis bagi Partai Demokrat atas Partai Republik.
Berikutnya, pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan mengusulkan paket yang telah disetujui Senat dengan mayoritas Partai Demokrat.
Presiden Partai Demokrat Joe Biden, Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell, dan Pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyerukan pemungutan suara di DPR mulai Februari 2024.
Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson tetap teguh menghadapi tentangan dari kelompok minoritas yang vokal di partainya.
Selain bantuan kepada sekutu AS, paket tersebut mencakup langkah-langkah untuk memindahkan aset-aset Rusia yang dibekukan ke Ukraina.
AS juga telah menjatuhkan sanksi terhadap aktivis kemerdekaan Palestina, Hamas dan Iran, dan memaksa ByteDance Tiongkok untuk menjual platform media sosial TikTok-nya atau menghadapi sanksi AS.
Undang-undang tersebut menyediakan lebih dari $95 miliar bantuan keamanan, termasuk $9,1 miliar bantuan kemanusiaan yang diminta oleh Partai Demokrat.
Jika DPR meloloskan undang-undang tersebut seperti yang diharapkan, Senat akan mengikutinya dan mengirimkannya kepada Presiden Biden untuk ditandatangani dan undang-undang tersebut secara resmi akan menjadi undang-undang.
Chuck Schumer mengatakan kepada para senator pada hari Jumat untuk bersiap kembali lagi akhir minggu ini jika diperlukan.
Beberapa anggota parlemen konservatif yang menentang bantuan ke Ukraina, termasuk calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, telah mengirimkan pesan yang beragam mengenai masalah ini.
Beberapa anggota Partai Demokrat juga menentang beberapa ketentuan dalam RUU tersebut, khususnya bantuan senjata kepada Israel, dan telah mendorong persyaratan yang lebih banyak mengenai bantuan tersebut.