Dilansir reporter Tribunnews.com Rizky Sandy Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat menilai pro dan kontra terhadap usulan penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang hanyalah perbedaan cara pandang antar partai dan partai politik.
Demikian pernyataan Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Keron yang santai menjawab pro dan kontra.
Herman mengatakan, untuk saat ini tidak masalah ada partai atau parpol yang tidak setuju dengan usulan tersebut; Partai Demokrat sendiri akan mengikuti apa yang menjadi hak prerogatif presiden.
“Pasti ada pro dan kontranya ya. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita Demokrat melihat itu hak prerogratif presiden,” kata Herman kepada awak media, Rabu (15/5/2024) saat berkumpul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Herman, penambahan jumlah kementerian saat ini juga sudah tepat dan dianggap tepat.
Anggota Komisi VI DPR RI ini kemudian mengatakan, kini saatnya Indonesia mengembangkan portofolio menterinya.
“Dan tentunya waktunya tepat dan saatnya mengembangkan portofolio kementerian,” ujarnya.
Selain itu, Herman juga menyatakan, bertambahnya jumlah kementerian akan membuat sistem pemerintahan semakin efisien.
Pasalnya dengan jumlah yang tidak terbatas maka kebutuhan untuk merakit lemari akan semakin besar dan banyak.
“Karena pada akhirnya kalau melihat performa, cakupannya lebih spesifik kan? Kalau kementeriannya lebih luas, berarti cakupannya lebih spesifik, jadi harus lebih efektif, begitulah cara pandangnya,” ujarnya.
Meski demikian, Hermann mengatakan komposisi atau jumlah kementerian pada kabinet mendatang sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden.
Jadi, kata dia, Demokrat menyerahkan sepenuhnya jabatan presiden dan wakil presiden RI kepada Prabowo dan Gibran.
“Jadi pada akhirnya itu kembali ke presiden terpilih.” Jadi kalau ada posisi yang dianggap tidak efektif, maka mereka punya pandangan sendiri betapa tidak efektifnya itu,” ujarnya.