TRIBUNNEWS.COM – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal mengungkap kemungkinan partainya bergabung dengan pemerintahan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Iqbal menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan akhir dari PKS apakah ia bisa kembali menentang pemerintah seperti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini atau bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran.
“Sampai saat ini kami masih berada di luar pemerintahan di era Pak Jokowi dan kami belum mengambil keputusan di era Pak Prabowo,” kata Iqbal dalam acara Tinjauan Tribunnews, Kamis (16/5/2024).
“Saat ini sedang kami dalami, siapkan tim komunikasi,” lanjutnya.
Terkait pembicaraan penambahan jumlah cabang dari 34 menjadi 40, PKS menekankan pentingnya bekerja efektif dalam mengatur pemerintahan ke depan.
“Masing-masing menteri punya pengaruh terhadap anggaran, di mana dia berdomisili secara hukum, lembaganya, pasti akan menjadi beban negara,” ujarnya. Prabowo harus kuat
Selain itu, Iqbal menilai Prabowo sebagai presiden terpilih harus stabil terkait jumlah menteri di pemerintahannya.
Pak Prabowo solid saja. Partai mana yang memang layak mendapat kursi karena punya anggota di parlemen, ujarnya.
Sementara bagi organisasi yang tidak melewati ambang batas DPR (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri seperti pada masa Jokowi.
“Pada masa Pak Jokowi, pihak-pihak yang tidak berhak (PT) tidak mendapat menteri, misalnya hanya wakil menteri, atau diberi jabatan lain, sehingga tidak menjadi beban presiden,” ujarnya.
Menurut dia, jika semua koalisi diberi posisi di Pilpres 2024, maka akan menjadi beban bagi Prabowo.
“Itu ujian pertama bagi kepemimpinan Pak Prabowo, apakah mampu mengelola konflik, apakah mampu menolak tuntutan inkonstitusional.”
“Karena sekarang kalau diatur 40 itu bertentangan, kecuali undang-undangnya diubah dulu,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)