TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti predikat Pameran Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Pertanian (Kementan) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat WTP ini disorot setelah di pengadilan terungkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kedapatan berulang kali menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi.
Diketahui, Kementan mendapat predikat WTP selama tujuh tahun berturut-turut, yakni pada 2016 hingga 2022.
WTP adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit dan menyajikan data secara benar dalam semua hal yang material.
Perwakilan KPK Ali Fikri mengatakan BPK berperan penting dalam mengevaluasi penggunaan anggaran.
Sebab, menurutnya, pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
“BPK sudah diperiksa. Memang peran penting di sini dari hulu hingga hilir adalah kembali ke perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, kemudian evaluasi, itu juga diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi BPK, kata Ali kepada wartawan, Jumat. 03/05/2024).
Ali mengatakan, pihaknya juga memantau kerja evaluasi anggaran yang dilakukan BPK.
Sebab, menurut dia, pemberian WTP kepada kementerian seringkali berujung pada tindakan bersyarat atau korupsi.
“KPK juga fokus pada sektor ini. “Ada beberapa oknum BPK atau pemeriksa BPK yang kemudian juga diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bila ada bukti penipuan atau korupsi saat pemeriksaan keuangan,” ujarnya.
“Kita tahu betul kalau dalam penetapan WTP misalnya di kementerian ada unsur korupsinya,” imbuhnya.
Selain itu, Ali mencontohkan terkait pengusutan kasus korupsi terkait penyerahan WTP.
Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut kasus dugaan suap pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (PDTT) kepada pejabat BPK dan auditor guna mendapatkan opini WTP bagi Kementerian PDTT. Laporan keuangan terbaru pendapatan “Kaimelių” untuk tahun buku 2016.
Ingat juga ada korupsi di Kementerian Perdesaan saat menentukan WTP, kata Ali.
Oleh karena itu, ke depan kami akan ikut berproses di Pengadilan Tipikor bersama terdakwa [SYL] dan terus menganalisis dan mengembangkan fakta-fakta menarik, lanjutnya.
SYL didakwa melakukan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi.
Politisi Partai Nasdem itu dituding meminta upeti kepada pejabat Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadinya pada 2020-2023.
Dalam dakwaan, SYL diduga menerima tip sebesar 44,5 miliar. Rp. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa tim gabungan Ditjen Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Polri di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa. /2023). SYL tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. (Tribunnews/Jeprima) (Tribunnews/JEPRIMA)
Dalam persidangan, sejumlah saksi menyatakan SYL juga memesan dana dari anggaran Kementerian untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarganya.
Beberapa kepentingan pribadi yang diduga diambil dari APBN antara lain pembayaran kartu kredit, uang saku istri, dan pembayaran mobil.
Bersamaan dengan mencuatnya kasus korupsi ini pada tahun 2020-2023, BPK mengirimkan kesimpulan WTP ke dalam laporan keuangan Kementerian Pertanian.
Misalnya pada tahun 2022, BPK menyebut laporan keuangan Kementerian Pertanian bersih dan layak WTP.