Laporan reporter Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penambahan jumlah kantor pemerintahan merupakan hak prerogratif Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024.
Hal ini merespons ucapan mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranovo yang menyebut penambahan jumlah menteri merupakan bentuk akomodasi politik.
“Saya tanya lagi, misalnya kita dapat teman-teman yang berjuang bersama untuk membangun Indonesia ke depan, salah lho? Ini hak pemenang,” kata Dasco usai acara Halal Be Halal DPD Gerindra. DKI Jakarta. i Tavia Heritage Hotel, Kamis (9/5/2024).
Dasco menegaskan, Gerindra tak lagi menanyakan apakah Prabowo pemenang Pilpres 2024 lalu menambah jumlah menteri.
Apalagi, kata dia, hingga saat ini Prabowo belum membahas soal penambahan jumlah lembaga pemerintah.
Sehingga Dasco mengaku bingung dengan maraknya kabar penambahan jumlah perusahaan.
“Yah, saya masih bingung soal itu (soal penambahan jumlah instansi pemerintah),” ujarnya.
Wakil Presiden DPR RI menilai munculnya isu ini sebagai bagian dari harapan masyarakat.
“Saya kira ini juga menjadi masukan untuk harapan karena yang beredar ada beberapa penambahan di kementerian ini,” kata Dasco.
Menurut Dasco, hingga saat ini Prabowo masih fokus pada rancangan program yang dijanjikan saat kampanye.
“Sampai saat ini Pak Prabowo masih fokus merancang program janji kampanye. Sekarang untuk penamaannya, kementeriannya belum ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan banyak perusahaan sudah memiliki ketentuan hukum (UU) dan pemerintah wajib melaksanakannya.
“Kalau tidak salah saya lupa persis tulisannya, nilainya tetap sehingga tidak bisa kita ubah tanpa mengubah aturannya,” kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024). ).
Menurut dia, undang-undang tentang lembaga pemerintah perlu diubah dalam pemilihan lembaga pemerintah.
Ganjar tak menampik, masyarakat menduga penambahan menteri merupakan salah satu bentuk politik korporasi.
“Semua alasan sangat mungkin terjadi tapi kecurigaan semua orang akan mengarah ke sana. Hukum Wong sudah ada, mau apa lagi?” kamu punya
Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan peningkatan jumlah perusahaan bisa menjadi bagian dari politik warga.
Tapi saya paham saya politikus, saya paham betul politik akomodasi pasti terjadi, kata Ganjar.