Dilaporkan oleh Geeta Irawan dari Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Tim tanggap darurat banjir lahar atau Halodo Sumbar menggelar pertemuan di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/5/2024).
Rapat dilanjutkan pada Selasa (21/5/2024) atas arahan Presiden RI Joko Widodo. Usai meninjau wilayah terdampak di Kota Kalodo, Kabupaten Akam, Provinsi Sumatera Barat,
Abdul Muhari, Kepala Pusat Informasi, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengatakan dalam rapat yang dipimpin Wakil Manajer Darurat BNPB Fajar Setyawan, ada empat langkah mendesak yang harus segera dilakukan.
Ia mengatakan keempat hal tersebut merupakan langkah mitigasi untuk memprediksi risiko bencana serupa di masa depan.
Menurut dia, keempat hal tersebut antara lain ledakan batuan besar material vulkanik Marapī. Normalisasi daerah aliran sungai Pembangunan Bendungan Sabo dan memperkuat sistem peringatan dini.
“Kalau hujan sangat deras Untuk itu perlu menggunakan material batu yang diledakkan dari Gunung Marapi. Hal ini agar material batu tersebut tidak menghalangi aliran air,” kata Abdul Muhari dalam jumpa pers BNPB, Kamis (23/5/2024).
Sedangkan untuk pembangunan Sabo Dam Kepala Negara telah memerintahkan pembangunan 56 bendungan Sabo di kawasan sungai mulai dari Gunung Marapi.
Ia mengatakan, Kementerian PUPR berencana memulai pembangunan delapan unit Sabo Dam pada tahun 2024.
“Tahun 2025 dilanjutkan pembangunan Sabo Dam sebanyak 34 blok, dan tahun 2026 sebanyak 14 blok,” lanjutnya.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi darurat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada hari Kamis itu Pihaknya akan memperkuat sistem peringatan dini radial di wilayah rawan Gunung Marapi (16) .
Ia mengatakan pihaknya akan mendukung penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada tidak jauh dari kaki Gunung Marapi. di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam
Ia kemudian mengatakan, pengembangan sistem peringatan dini akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Iklim, dan Geofisika (BMKG).
“Segera bangun sistem peringatan dini melalui kabel pengukur ketinggian air karena tidak mahal sehingga bisa digunakan subsidi dan dana untuk memulihkannya atau siap pakai. Kami akan terus membantu pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal dan melaksanakan pembangunan Sabo Dam. yang merupakan bagian dari infrastruktur untuk mitigasi dampak
Rambu-rambu zona bahaya juga telah diperintahkan untuk dipasang dan dipasang untuk memantau curah hujan dan ketinggian air di sungai.
“Setelah dibangunnya Sabo Dam Mulai tahun ini hingga tahun depan Mungkin ada 25 Sabo dam yang dikerjakan Kementerian PUPR sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi aliran lahar dingin,” ujarnya.
Memperkuat persiapan Mitigasi Dan peringatan dini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana penanggulangan bencana mencakup kegiatan prabencana dan pascabencana.
Fase kesiapsiagaan darurat meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. dan peringatan dini
Hal ini merupakan kunci untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Termasuk upaya mengurangi dampak jatuhnya korban jiwa.
Pembentukan sistem peringatan dini ini didasarkan pada rekomendasi BMTA.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwigorita Karnavati dalam pertemuan tersebut Perlu adanya sistem peringatan dini terjadinya bencana banjir atau halo secara langsung di masyarakat.
Sebab, kata dia, peringatan dini yang dikeluarkan BMKG saat ini hanya dimaksudkan untuk memperingatkan akan terjadinya hujan terlebih dahulu.
“Hujan harus terus kita pantau hingga Sabo Dam dibangun. Peringatan dini yang kami kirimkan merupakan peringatan dini hujan dan tidak berkaitan dengan peringatan dini lahar, sehingga harus ada alat pengukur banjir, ketinggian air di sungai yang mengalirkan lahar, misal panjang kabel. Kalau rusak akan dibunyikan sirene dan dipasang di hulu,” kata Twigorita.
Seperti yang dia katakan Setelah melakukan analisa di wilayah Sumatera Barat Ditemukan meskipun saat itu sedang musim kemarau Namun wilayah Sumbar masih mengalami hujan.
Dia melanjutkan: Diperlukan pengelolaan berkelanjutan jangka panjang dalam bentuk kesiapsiagaan dan mitigasi. Diperkirakan bencana seperti itu akan terulang kembali.
“Karena banyak sungai yang berkumpul di kaki Gunung Marapi. Tiga sungai pun harus dikelola dengan persiapan dan mitigasi jangka panjang. Ini merupakan ancaman yang sangat memprihatinkan ke depan. Kita tidak perlu takut, namun kita harus mengatasinya bersama-sama. Kalau tidak hujan, kalau bersedia pasti aman,” kata Dwigorita. Kunjungan Presiden berdampak pada permukiman
Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. dan Basarnas, beserta Kepala Marsdya TNI Kusworo mengunjungi daerah terdampak Radius di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa (21/5/2024 setelahnya)
Setelah pemeriksaan Presiden memerintahkan Sabo Dam dibangun di sekitar Gunung Marapi.
Bendungan Szabo telah direncanakan untuk mencegah kejadian serupa dan mengurangi dampaknya.
Setelah dihitung, katanya dibutuhkan 56 Sabo Dam.
“Saat ini tinggal dua orang lagi. Masih ada lagi yang dibutuhkan. Saya yakin (pekerjaan) harus dimulai tahun ini. terutama di wilayah yang paling dekat,” kata Presiden dalam konferensi pers BNPB, Selasa, 21/5/2024).
Sebelumnya, Kepala Negara mengawali kunjungannya dari salah satu daerah terdampak, Nagari, Bukit Batabuah.
Di sana, Presiden dan delegasinya bertemu langsung dengan rumah warga yang terkena dampak badai hujan es pada Sabtu (11/11/2024).
Presiden juga mengunjungi sungai yang berhulu di Gunung Marapi. dan melihat proses pembuangan banjir lahar dingin.
Data BPBD Kabupaten Agam, Senin (20/5/2024), di Nagari Bukit Batabuah sebanyak 9 orang meninggal dunia, 23 rumah rusak berat, 4 rumah rusak sedang, dan 23 rusak ringan
Jokowi kemudian mengunjungi lokasi pengungsian di ladang Batu Taba, dekat lokasi utama.
Ia kemudian berbicara dengan masyarakat terdampak dan memberikan berbagai bantuan. Termasuk rumah simbolis.
Presiden mengatakan, pemrosesan Halodo sedang berlangsung.
Menurutnya, pekerjaan sedang dilakukan untuk mengevakuasi para korban. Bekerja dengan pengungsi Membangun jalan dan jembatan dalam situasi darurat.
“Ada satu (dua) item yang masih diproses. Kami terus mengembalikan semuanya ke keadaan normal,” kata Presiden.
Ia juga mengatakan bahwa warga di daerah yang paling terkena dampak dan berbahaya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Presiden mengatakan tidak mungkin membiarkan warga membangun rumah lain ke arah yang berbahaya. Jadi mereka harus pindah ke tempat lain.
“Gubernur sudah menyiapkan dan menetapkan lahan bagi mereka yang akan direlokasi,” kata Presiden.
Dari kecelakaan ini Hal ini menyebabkan 62 orang tewas dan 10 warga Tanah Datar masih dalam pencarian pada Kamis. (23/05/2024)