TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Permintaan Partai Keadilan Progresif (PKS) untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran tidak disetujui oleh NasDem dan PKB.
Pasalnya, Partai Gelora yang sejak awal mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden, sangat menentang rencana bergabungnya PKS ke dalam Koalisi Indonesia Maju.
Presiden terpilih Prabowo Subianto belum menunjukkan tanda-tanda setuju menerima tuntutan PKS.
Diketahui, Prabowo tak mengikuti acara halal bihalyal yang diselenggarakan PKS akhir pekan lalu.
Meski Partai Komunis Ukraina menyiapkan karpet merah untuk presiden yang baru terpilih.
Bagaimana sikap Prabovo-Gibran, menerima PKS atau mengkhianati Gelora yang sejak awal mendukung Prabovo sebagai calon presiden?
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidiq pun menanggapi pembicaraan masuknya PKS ke dalam koalisi Prabovo-Gibran.
Mahfuz Sidiq mengatakan, jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Progresif Indonesia, hal itu menjadi tanda perpecahan antara PKS dan massa ideologinya.
“Kalau KPK sekarang mau tutup karena proses politik sudah selesai, semudah itukah KPK mempermainkan ekspresi ideologinya? Apa yang akan dikatakan para pendukung fanatiknya? Mahfouz Sidiq dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024), mengatakan ada perbedaan sikap antara elite PKK dengan massa pendukungnya.
Mahfuz Sidiq mengatakan, pada kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif besar-besaran terhadap Prabowo-Jebran, khususnya Jebran Rakabuming Raku, Wali Kota Solo, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seingat saya, saat kampanye banyak muncul cerita-cerita yang sangat ideologis di PKS untuk menyerang kepribadian Prabowo-Jabran, kata Mahfouz Sidiq.
Karena itulah Mahfouz Sidiq teringat dengan cerita yang katanya berasal dari kalangan PKK.
Narasi ini menyandingkan bahwa Nabi Musa tak perlu berhutang kepada Firaun, sebab Anies Baswedan sudah dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz Siddiq mengatakan, selama ini PKS kerap menerbitkan cerita-cerita yang mengadu domba dan memecah belah masyarakat.
Menurut Mahfuz Sidiq, salah satu contohnya adalah cap pengkhianat yang diberikan kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin pada 2019 yang disebutnya keluar dari PKS.
“Saat Prabowo Subianto memutuskan untuk beraliansi dengan Jokowi pada 2019, banyak pihak yang menyebut Prabowo Subianto pengkhianat. Umumnya dia berasal dari basis pendukung PKS,” jelas Mahfuz Siddique.
Mahfuz Sidik menegaskan, Jokowi dan Prabowo ingat untuk tidak memasukkan politik dan ideologi dalam cerita.
“Kata-kata yang kembali mengancam memecah belah masyarakat secara politik dan ideologi. Padahal, hal ini yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo,” kata Mahfouz Sidiq.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Gelora Fakhri Hamzah mengingatkan, PKS tidak mendukung Prabowo-Jebran pada Pilpres 2024 dan memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit didamaikan.
Fakhri Hamze mengatakan pada Senin (29/04/2024): “Oleh karena itu, PKS perlu meluangkan waktu untuk berpikir lebih dalam atas gagasan dan pemikiran yang disampaikan.”
Tak hanya itu, Fakhri menyarankan agar partai pimpinan Ahmed Syayhu itu menyiapkan ide dan argumentasi di luar pemerintah dan oposisi.
Sebab, pada Pilpres lalu (Pilpres 2024) dia kalah, jelasnya.
Fakhri pun menegaskan pihaknya tidak ada masalah dengan PKK.
Fakhri dalam lanjutan pidatonya prihatin dengan pemikiran dan ideologi PKK.
Hal ini tergantung pada sumber daya jaringan dan gambar yang tersedia.
Makanya ini harus dilihat sebagai persoalan PKS, bukan persoalan partai lain, ujarnya di akhir pidatonya meminta PKS bekerja sama dengan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboeh Bakar Alhabsi mengatakan dirinya melatih kader-kader muda untuk meminta dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Jibran Rakabuming.
Hal itu terungkap saat wawancara eksklusif dengan Manajer Berita Tribun Network Phoebe Mahendra Putra di kantor Tribunnews, Palmera, Jakarta pada Jumat (26/04/2024).
“Kami siap, kita bina masyarakat kita di PKS, generasi muda cerdas yang siap berkontribusi untuk negara. Habib Aboeh berkata: “Kami akan mempersiapkan sesuai kebutuhan.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan mengatakan, tidak ada politik yang tidak bermanfaat bagi semua orang.
Menurutnya, kepentingan semua partai politik adalah pembangunan bangsa dan negara.
Habib Abu Bakar menegaskan, jika PKK tidak ikut serta dalam pemerintahan baru, maka tidak akan rugi apa-apa.
“Tapi prinsipnya kami di luar. Dan kalau ikut terima kasih banyak. Kami siap,” ujarnya.