2 Sinyal PDIP Jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran: Tak Hadiri Penetapan KPU hingga Pesan Megawati

TRIBUNNEWS.COM – KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada Rabu (24/4/2024).

Publik mulai bertanya-tanya partai mana yang akan menjadi koalisi dan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu yang membuat penasaran publik adalah keputusan apakah DP akan bergabung ke koalisi atau menjadi oposisi.

Setelah kekalahan Ganjar Pranovo dan Dr. Mahfoud pada Pilpres 2024, namun PDIP dikabarkan bisa menjadi partai oposisi.

Berikut rangkuman kemungkinan sinyal PDIP bisa menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berikutnya.

1. Tidak ada PDIP dalam mendefinisikan Prabowo-Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengumumkan telah mengundang seluruh calon presiden dan pendukung partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jelang acara tersebut.

“KPU menggunakan dua cara dalam surat undangan. Surat undangan dikirimkan langsung dalam bentuk fisik atau dalam bentuk kertas,” kata Idham Holik, anggota KPU Indonesia, di ruang kerjanya. Rabu (24/4/2024).

Kedua, KPU akan menggunakan metode digital atau internet untuk mengirimkan surat undangan melalui messenger atau surat atau email,” lanjutnya.

Diketahui, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranovo dan Mahfoud MD tak menghadiri acara pelantikan Prabowo-Gibran. Tampaknya hanya ada satu pihak yang mendukung 03, yakni MPP.

Terkait ketidakhadirannya, Ganjargal mengaku undangan penunjukan Prabowo-Gibran baru diumumkan pada pukul 08.22 WIB.

Apalagi Ganjar juga sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa mengunjungi markas KPU di Jakarta.

“Saya tidak bisa datang karena kebetulan sedang di Yogyakarta. Saya informasikan kepada pengurus, undangan aslinya untuk pimpinan partai,” kata Ganjar.

Ia mengatakan, undangan tersebut ia informasikan melalui WhatsApp (WA).

Ganjar mengatakan: “Tadi pagi saya baru melaporkan di WA pada pukul 08.22. Setelah olahraga pagi dan ngobrol dengan teman-teman jurnalis yang menunggu di rumah, saya membuka WA pada pukul 9.27.”

2. Ganjar membeberkan pernyataan Megawati terkait sikap politik PDIP.

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranovo angkat bicara soal kemungkinan partainya, PDI Perjuangan (PDIP), masuk atau keluar dari pemerintahan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengaku yakin partai berlambang banteng berhidung putih itu akan berlangsung di luar pemerintahan, seperti Ketua DPP Megawati Soekarnoputri.

“Iya, saya berharap partai nanti menyelesaikan persoalan ini di Musyawarah Kerja Nasional.”

Dalam wawancara eksklusif online, Rabu (24/4), Ganjar menjelaskan: “Bu Mega punya ciri-ciri ideologis, kuat sekali, mirip dengan saya (di luar pemerintahan).” /2024).

Lebih lanjut, Ganjar Prabowo angkat bicara mengenai kemungkinan Subianto tetap berada di luar pemerintahan mendatang.

Ganjar mengaku telah memberikan hak kepada partai pemenangannya untuk membentuk kabinet masa depan.

Ia pun menilai lebih baik tidak ikut serta dalam pemerintahan Prabowo.

“Saya membiarkan para pemenang menentukan aulanya, dan alangkah baiknya jika saya tidak melakukannya,” kata Ganjargal.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga diyakini berada di luar pemerintahan untuk memberikan checks and balances kepada pemerintah di masa depan.

Apalagi, Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran Rakabuming yang telah resmi ditetapkan sebagai pasangan terpilih presiden dan wakil presiden 2024-2029.

“Karena kita bisa menciptakan checks and balances di luar pemerintahan. Saya pikir itu juga suatu kehormatan.”

Jadi saya akan menghormati lagi kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mengambil keputusan, jadi paling tidak kita akan baik-baik saja kalau saya keluar, jelas Ganjar. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. (Tangkapan layar YouTube KPU RI)

PDIP siap menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, tergantung keputusan Megawati.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman itu disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (CC) menolak gugatan Dr. Ganjar Pranovo-Mahfoud dalam perselisihan hasil Pilpres 2024 ditolak.

Namun Basara menegaskan, posisi partai akan ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, apapun keputusan yang diambil Bu Mega ke depan, seluruh personel PDIP siap bekerja di dalam dan di luar pemerintahan, kata PDIP di kantor DPP, Basara, Jakarta, Menteng, Senin 22/4/2024.

Ia mengatakan, personel PDIP dilatih dan dilatih agar mampu bertahan dalam segala kondisi cuaca dan dinamika politik nasional.

Menurut Basara, PDIP terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik di Tanah Air.

“Kita berada di jalur kolonialisme, dan ketika Bung Karno mendirikan PNI pada 4 Juli 1927, pada masa pemerintahan kolonial, kita bisa hidup berdampingan dengan partai politik lain dan memimpin Indonesia menuju kemerdekaan,” ujarnya.

Basarah mengatakan ketangguhan PDIP sudah diuji baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Misalnya, PDI bertahan dan menang pada pemilu 1999 meski ada ancaman politik pada masa Orde Baru.

“Dan kemudian kami berada di pemerintahan, lalu keluar dari pemerintahan lagi, dan saya keluar dari pemerintahan dan berada di pemerintahan selama 10 tahun berikutnya,” kata Basarah.

Basara mengatakan, Konferensi Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei 2024 akan menentukan posisi politik PDIP lima tahun ke depan.

Dalam rapat kerja nasional tersebut, seluruh struktur partai akan memberikan suara kepada Megawati mengenai sikap politik partai, baik sebagai bagian dari pemerintah maupun oposisi.

Silakan pilih Ibu Megawati Soekarnoputri untuk dipilih menjadi Ketua Umum PDIP yang mengemban amanah kongres, sehingga di sana (Rakernas) PDIP yang menentukan posisi politiknya, di dalam atau di luar pemerintahan, ujarnya. dikatakan.

Basarah mengatakan, seluruh struktur partai berhak memilih posisi Megawati, baik koalisi maupun oposisi.

Meski demikian, Megawati mempunyai hak prerogratif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku/Hasanudin Aco/Mario Christian Sumampow)

Baca berita selengkapnya tentang kabinet Prabowo Gibran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *