Kelompok Terkenal karena Pembebasan Palestina menargetkan mantan tentara bayaran Pasukan Khusus di Rafah
TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP) mengingatkan kehadiran pihak non-Palestina dalam pengelolaan perlintasan perbatasan Rafah dianggap sebagai kekuatan asing, kekuatan pendudukan dan menjadi sasaran perlawanan hukum.
Peringatan itu muncul sebagai respons atas rencana Israel menyewa perusahaan keamanan swasta asal Amerika Serikat (AS) untuk merekrut veteran dari unit elit militer AS.
Front dalam pernyataannya pada Selasa malam (5 Juli 2024) menegaskan bahwa penyeberangan perbatasan Rafah hanyalah perlintasan perbatasan Palestina-Mesir berdasarkan hukum internasional.
PFLP juga menegaskan bahwa pihak Palestina mempunyai kewenangan mengelola wilayah tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak Mesir.
Mereka juga menegaskan bahwa upaya untuk melibatkan pihak non-Palestina dalam bentuk apa pun, termasuk perusahaan keamanan swasta, dalam pengelolaan penyeberangan perbatasan, mungkin tidak akan berhasil.
“Ini tidak akan terjadi dan hanya akan diselesaikan dengan kekerasan,” kata pernyataan itu. Serangan terhadap Rafah adalah kejahatan yang tertanam dalam taktik militer
FPLP menegaskan bahwa serangan tentara Israel terhadap Rafah adalah sebuah “kejahatan” yang disamarkan sebagai strategi militer yang bertujuan untuk mencapai “gambaran kemenangan yang salah”.
FPLP mengatakan serangan Rafah bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap milisi oposisi agar melunakkan sikap mereka terhadap kesepakatan tersebut.
“Invasi Rafah juga dilakukan untuk menyenangkan kelompok sayap kanan dan sayap kanan Israel, para pemimpin fasis pemerintahan perang Yahudi,” kata PFLP.
Platform ini menekankan bahwa kejahatan Israel akan menyebabkan pembantaian, kehancuran dan kelaparan terhadap warga sipil yang tidak berdaya.
“PFLP bersumpah untuk tidak melindungi institusi Israel dan tidak akan bisa melepaskan tahanan yang ditahan oleh kelompok oposisi,” kata mereka. Menampilkan Veteran Angkatan Bersenjata Elit Amerika
Seperti diberitakan, media Israel memberitakan bahwa Israel berencana menyewa perusahaan keamanan swasta Amerika (AS) untuk mengambil alih pengelolaan perbatasan Rafah dengan Mesir setelah operasi berakhir.
Israel telah melibatkan AS dan Mesir dalam operasi militer terbatas di Rafah, yang dimulai pada hari Senin, surat kabar tersebut melaporkan.
Dikatakan bahwa tujuan operasi militer terbatas Israel adalah untuk merebut kendali Hamas atas perbatasan antara Gaza dan Mesir dan fokus di timur kota. .
Israel dilaporkan berjanji tidak akan merusak penyeberangan tersebut untuk memastikan penyeberangan tersebut terus beroperasi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan dia tidak mengetahui kesepakatan Israel untuk mengalihkan kendali atas penyeberangan perbatasan Rafah. Kendaraan menunggu di luar perbatasan Rafah dengan Mesir di Jalur Gaza selatan pada 1 November 2023. Puluhan pemegang paspor asing yang terdampar di Gaza mulai meninggalkan wilayah Palestina yang dilanda perang pada 1 November ketika perbatasan Rafah ke Mesir dibuka. . . Ini adalah pertama kalinya sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menurut perwakilan AFP. (Foto oleh Mohammed ABED / AFP) (AFP/MOHAMMED ABED) Israel ingin Hamas bebas pajak
Israel menganggap hilangnya perbatasan Rafah oleh Hamas sebagai kemunduran besar bagi kampanye mereka.
“Dengan cara ini, Hamas tidak lagi dapat memungut pajak atas truk dan barang, dan tidak lagi dapat membawa senjata dan bahan terlarang lainnya ke Gaza,” lapor surat kabar Ibrani.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa, sebagai bagian dari upaya Israel untuk mencapai kesepakatan mengenai proses merebut kembali perbatasan Rafah, negosiasi sedang dilakukan dengan perusahaan swasta di AS yang mengkhususkan diri dalam membantu militer dan pemerintah di seluruh dunia yang melibatkan konflik militer.
Haaretz mencatat bahwa perusahaan tersebut beroperasi di beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah, yang melindungi lokasi-lokasi strategis seperti ladang minyak, bandara, pangkalan militer dan penyeberangan perbatasan yang sensitif, dan merekrut veteran dari unit elit militer AS. Gerbang perbatasan Rafah, Gaza Palestina dan Mesir. Israel telah mengambil kendali atas penyeberangan perbatasan dan berencana menggunakan perusahaan keamanan swasta AS.
Berdasarkan perjanjian antara ketiga negara, setelah Israel menyelesaikan pekerjaan terbatas di wilayah perbatasan, perusahaan AS akan bertanggung jawab mengoperasikan infrastruktur tersebut, kata laporan itu. Perbatasan Rafah.
Menurut surat kabar tersebut, perjanjian tersebut mencakup pengendalian barang yang memasuki Jalur Gaza dari Mesir dan mencegah Hamas mendapatkan kembali kendali atas wilayah perbatasan.
Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa Israel dan AS akan mendukung perusahaan ini bila diperlukan.
Sebelumnya hari ini, sumber Mesir membantah informasi yang beredar di media Israel tentang Mesir yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza.
(oln/khrbn/*)