TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Perikanan dan Investasi Luhut Bansar Panjitan sempat khawatir akan menjadi “racun” bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Jebran Raka untuk bergabung dalam lima tahun ke depan pemerintah.
Hal itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam Jakarta Future Forum di Hotel JW Marriott, Jumat (3/5/2024) lalu.
Luhut berpesan agar Prabowo menghindari “orang-orang beracun” karena dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menteri Koordinator Mirwais mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pengalamannya di pemerintahan.
Namun, belum jelas berapa angka racun yang dimaksud.
Ucapan Luhut ini memancing reaksi berbagai kalangan, sekadar informasi, racun sebenarnya adalah racun atau sesuatu yang sangat buruk dan berbahaya.
Jika dikaitkan dengan “orang beracun” yang dimaksud adalah orang yang mempunyai sifat berbahaya atau buruk.
Respons demokratis
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khiron mengamini pernyataan Luhut.
Menurutnya Prabhu Gibran harus berhati-hati terhadap mereka yang mempunyai masalah.
Hermann sendiri mengaku belum mengetahui apa yang dimaksud Luhut dengan racun.
Herman kemudian bercerita tentang tujuan pemerintahan Prabowo-Jarban yang membutuhkan kerja keras dari orang-orang yang berkomitmen.
Ketua Umum PAN mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan (Zululhas) yakin Prabhu pasti akan memilih orang terbaik untuk membantu pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, Prabobu memiliki pengalaman dan kredibilitas yang lengkap.
Namun Zulhas kembali menegaskan, pengangkatan menteri merupakan hak prerogratif presiden.
Tanggapan Garindra: Ketua DPP Partai Garindra Sophmi Dasku Ahmed mengatakan pesan Luhut akan dicermati Prabhu Subianto.
Dasco mengatakan, Prabowo belum memutuskan kabinet seperti apa yang akan dipimpinnya lima tahun ke depan. Lantas siapa yang dimaksud Luhut?
Jika melihat tanggapan politisi PAN dan Demokrat di atas, Anda mendukung pernyataan Luhut.
Luhut juga tak merinci apakah citra beracun tersebut berasal dari partai politik pendukung Prabowo-Jarban pada Pilpres 2024 ataukah dari partai politik baru yang nantinya bergabung dalam pemerintahan koalisi Prabowo.
Seperti diketahui, koalisi partai politik pertama yang mendukung Prabowo-Jarban di Pilpres adalah Koalisi Progresif Indonesia yang beranggotakan empat partai politik di parlemen, yakni Partai Garindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Demokrat. pesta
Sementara itu, ada tiga parpol baru yang bergabung dalam pemerintahan koalisi Prabowo-Jibran, yakni Nusadam, PKB, dan PKS.
Ketiga parpol tersebut sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anis Muhammine pada Pilpres 2024.
Nasdem dan PKB telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan koalisi Prabowo, namun PKS tetap terhenti karena ditolak oleh anggota koalisi Indonesia Progresif, khususnya partai politik non-parlemen, Partai Gilora.
Dengan bergabungnya PKB dan Nasdem, setidaknya ada 6 parpol di parlemen yang mendukung Prabo-Jarban.
Selain enam parpol yang mendapat kursi di DPR, parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR namun mendukung Prabhu Gibran pada Pilpres 2024 juga berpeluang menjadi menteri atau wakil menteri. . kursi
Ada partai politik non-parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.
Pengamat politik Indonesia Ray Rangkuti memperkirakan menteri di pemerintahan Prabo-Jarban akan diisi oleh 11 partai politik.
Menurut Roy, jika ada 11 parpol pendukung pemerintahan Prabowo-Jarban, maka setidaknya 26 dari total 34 kursi menteri akan diperebutkan parpol.
Artinya, hanya tersisa 8 kursi untuk kelompok atau profesional yang tidak dikategorikan.
Sementara untuk kuota menteri, menurut Roy, Partai Golkar mampu memperoleh 5 kursi menteri, Girendra 5 kursi, Demokrat, PAN, dan calon menteri Jokowi masing-masing 3 kursi.
Kemudian PSI, PBB, NasDem, PKS, dan PPP masing-masing mendapat kursi menteri.
Sedangkan PKB kemungkinan mendapat 2 kursi menteri.(*)