Prancis mengerahkan antara 1.700 dan 2.700 petugas polisi tambahan ke Kaledonia Baru pada hari Jumat (17/05). Seorang pejabat senior Prancis di wilayah kepulauan Pasifik mengatakan bala bantuan tersebut merupakan bagian dari operasi besar untuk mendapatkan kembali kendali atas ibu kota, Noumea.
Akibat kerusuhan yang dimulai pada Senin (13/05), empat orang tewas dan ratusan orang ditangkap. Namun, situasi kembali relatif tenang pada Kamis (16/05), kata Komisaris Tinggi Prancis Louis Le Franc kepada wartawan pada konferensi pers yang disiarkan televisi.
Tiga pemuda dari suku Kanak setempat tewas dalam kerusuhan tersebut, dan seorang polisi berusia 22 tahun meninggal karena luka tembak.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin mengumumkan pada Kamis (16/05) bahwa polisi telah menangkap seorang pria yang menembak dan membunuh dua warga Canac. Sementara itu, Le Franck mengatakan salah satu pelaku telah menyerahkan diri dan penyelidikan terhadap pembunuhan lainnya masih berlangsung. Keadaan darurat telah diumumkan di Kaledonia Baru
Prancis memenjarakan setidaknya 10 orang, melarang aplikasi media sosial TikTok, dan mengumumkan keadaan darurat di pulau itu.
Perdamaian dimulai pada hari Selasa (16/05) di Paris melalui rancangan undang-undang baru yang disetujui oleh anggota parlemen yang akan memungkinkan warga negara Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memilih dalam pemilihan provinsi. Beberapa pemimpin daerah khawatir langkah tersebut akan melemahkan suara komunitas Kanak setempat.
Reformasi pemilu ini merupakan kontroversi terbaru dalam satu dekade terakhir mengenai peran Perancis di negara penghasil mineral tersebut.
Para pengunjuk rasa yang marah atas reformasi pemilu menghabiskan waktu tiga hari untuk membakar tempat usaha, membakar mobil, menjarah toko, mendirikan barikade jalanan dan menolak akses terhadap obat-obatan dan makanan, kata pihak berwenang.
Konferensi Gereja-Gereja Pasifik bergabung dengan kelompok antar pemerintah regional pada hari Jumat (16/05) menyerukan Perancis untuk menarik rancangan undang-undang konstitusi dan menyerukan misi dialog PBB ke Kaledonia Baru.
Gereja-gereja mengatakan dialog antara pemerintah Perancis dan komunitas Kanak telah gagal.
Kaledonia Baru, salah satu dari lima pulau yang dikuasai Prancis di kawasan Indo-Pasifik, merupakan pusat rencana Presiden Emmanuel Macron untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Pasifik.
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Noumea, masyarakat yang tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998 dan anak-anak mereka dapat memilih dalam pemilihan provinsi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan yang lebih besar dari populasi minoritas Kanak.
Paris kemudian menganggap perjanjian tersebut tidak demokratis, dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka daerah pemilihan bagi orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.
Macron mengatakan dia akan menunda penerapan undang-undang tersebut dan mengundang perwakilan penduduk kawasan itu ke Paris untuk melakukan pembicaraan. Namun, dia mengatakan kesepakatan baru harus ditandatangani pada bulan Juni atau dia akan menandatanganinya.
RS/ha (Reuters)