Laporan reporter Tribunnews.com Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, dengan penduduk usia kerja yang diperkirakan mendekati 70 persen dari total penduduk, maka modal besar menuju Indonesia emas 2045 bisa dikatakan sudah dikantongi.
Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting di kantor BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (25 April 2024).
Namun tugas selanjutnya adalah memastikan potensi peningkatan demografi tersebut dapat dikelola dengan baik.
“Tentu kita ingin agar sumber daya manusia yang ada benar-benar menjadi aset dan kekuatan bangsa. Terlebih lagi, dalam menghadapi dinamika dan berbagai tantangan global yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif akan menjadi semakin penting. penting, jelas Wakil Presiden.
Dalam dua dekade mendatang, populasi dunia diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 9 miliar orang. Situasi ini tidak hanya terkait dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, namun juga terkait dengan urbanisasi dan arus migrasi.
Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lainnya termasuk pemanasan global, tren perkembangan teknologi dan perubahan geopolitik.
Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting agar sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing dan terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. teknologi, program ini harus responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. “Kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terpelajar, bermoral, sejahtera dan sejahtera,” lanjut Wapres.
Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Mengetahui hal tersebut, pemerintah memutuskan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan program utama pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk menjamin akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi keluarga Indonesia.