Laporan Laporan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
Tribunnews.com, Jakarta-Cakartating n Unitiocent dan Muhadjir Effendy sedang menunggu deklarasi Presiden (PPDB).
Karena Muhadjir menemukan banyak masalah PPDB yang jelas dipasang dalam pelanggaran yang rusak tetapi tidak dapat ditangani karena tidak ada dasar hukum.
Sendiri mengusulkan pembentukan PPDB untuk mengendalikan pekerjaan PP, di mana ia mencakup objek Kantor, Polisi dan Struktur Kejaksaan yang terkait dengan Pusat ke tingkat kabupaten.
“Saya menunggu kemarin, saya sekarang menunggu keputusan presidennya.
“Sekarang tidak ada instrumen yang dapat kita gunakan karena pembangunan kantor jaksa penuntut, unsur -unsur polisi tidak terpengaruh meskipun ada pelanggaran terhadap sesuatu,” jelasnya.
Ini mengungkapkan pelanggaran yang terjadi selama proses PPDB termasuk penggunaan diploma palsu, terletak kartu keluarga oleh orang tua untuk tujuan akomodasi berada di dekat target.
Jika dianggap metode Tating menggunakan ukuran kelas siswa dari sekolah.
Ketentuan ini diatur oleh dekorensi Departemen Pendidikan, Budaya, Hujan Penelitian (Kemendik
“Kemarin saya melihat ijazah dokter pernikahan palsu dari luar negeri, kemudian seorang pria melepas alamat yang menggunakan kartu keluarga palsu dan begitu” kata Muhadjir.
“Saya tidak berpikir itu tidak akan ditambahkan tetapi setiap distrik harus segera membaca kasus ini, kasus -kasus sebelumnya akan ada riwayat kasus PPDB karena semua solusinya,” lanjut.