Laporkan reporter tribunis.com, Andropa Pramudiz
Tribunis.com, Jakarta – Economist Bright Institute Aulil Rizky pada 1 Januari 2025, akan memiliki dampak signifikan pada penilaian dampak yang berlaku hingga 12 persen.
Aulil mengatakan peningkatan 12 persen PPN akan memiliki dampak yang signifikan pada situasi ekonomi saat ini.
Dia memandang kekuatan pembelian yang stagnan pria dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk melemah secara bertahap selama setahun, dia akan lebih kecewa.
“Sejak awal tahun 2021, aplikasi ini akan segera mempengaruhi everoluteopolowolume, awal tahun ini, Maret Januari, biasanya banyak produk dan layanan industri yang menaikkan harga, meskipun PPN tidak meningkat (15/15/15/11/2024) mengatakan .
Pertumbuhan PPN diharapkan mempengaruhi berbagai industri, terutama mereka yang memiliki elastisitas tinggi, seperti otomotif, produk elektronik dan komunikasi.
Di sektor jasa, dampak pada bisnis yang terkait dengan hiburan akan semakin jelas.
Pelanggan dapat menunda atau mengurangi jumlah pembelian, yang dapat mempengaruhi sektor industri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Shri Mulani Indrawati mengkonfirmasi bahwa tarif pajak yang ditambahkan nilai atau 12 persen PPN akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
“Sudah ada hukum, kita perlu dipersiapkan sehingga dapat dieksekusi, tetapi dengan penjelasan yang baik bagi kita untuk tetap menjadi. Alih -alih menjadi buta.” Kamera perwakilan Sri Mulani mengatakan pada pertemuan dengan XI yang dikutip pada hari Kamis 14/11/2024).
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa ‘SL’ adalah salah satu permintaan tarif PPN dari 12 persen dari anggaran negara (APBN), menanggapi krisis ekonomi global yang masih terjadi.
“Anggaran negara masih untuk menjaga kesehatan, tetapi di lain waktu APBN harus bekerja dan dapat menanggapi fase keuangan krisis global,” jelasnya.
Shri Mulani, sementara itu, mengakui bahwa aplikasi tarif PPN 12 persen diuntungkan dan dikonsumsi. Bahkan ini terjadi selama pertemuan dengan Komite Perwakilan Komisi XI.
Namun, bendahara negara itu mengatakan dia akan memberikan penjelasan kepada publik tentang dampak kebijakan tarif PPN 12 persen.
“Saya setuju bahwa kami membutuhkan banyak penjelasan untuk audiens kami, yaitu, kami membuat kebijakan tentang pajak PPN, tidak buta atau kami tidak memiliki pengakuan atau kami tidak menarik perhatian pada sektor -sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan debat di sini” Jelas Shri Mulani.
Pada akhirnya, Sri Mulani mengatakan pemerintah juga memberikan diskon pajak sehingga daya beli orang tidak akan hilang.
Misalnya, jenis barang dan jasa bebas dari tarif pajak.
“Ada banyak tablet, dan pada kenyataannya, ada banyak jika kami menghitung teman pajak yang dapat menjelaskan manfaat yang dapat mereka katakan banyak atau di bawah kendali untuk mendapatkan tarif rendah,” katanya.