Koresponden Reporter Tribs.com, Shakti Abdi Randa
Tribunnews.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Myadaddy, adalah korban perdagangan manusia sebagai warga negara Indonesia (WN) sebagai korban perdagangan manusia.
Ada alamat yang sama dengan mantan anggota Robinin DPRD Instrumaymay, yang terjadi pada saat penipu online.
Sementara itu, Musvasan adalah 81 kasus populasi, termasuk pekerjaan Robbye, bertanggung jawab, – kata Indonesia. / 10/2014).
Menurut Jurab, ada beberapa warga negara Indonesia yang diusir dari wilayah tersebut pada tahun 2024.
“Pada tahun 2024, pada 53 tahun, pada 53 tahun, Mywaddy berhasil dihapus, kasus -kasus baru sedang bergabung,” katanya.
Selain warga negara Indonesia, informasi yang diperoleh oleh Kementerian Luar Negeri juga mencakup 59 warga negara lainnya.
Selain itu, mereka terletak di daerah HPP, wilayah Myvaddy, yang merupakan fakta bahwa konflik bersenjata antara ladang panjang dan militer Myanmar.
“Kementerian Luar Negeri diterapkan kepada publik untuk menerima proposal bisnis asing melalui pekerjaan lain, adopsi pasokan bisnis asing dan untuk mematuhi prosedur resmi.”
Selain itu, menurut jurnal, ada komisi untuk terlibat dalam bekerja bersama dengan kedutaan “Indonesia” (KBRI).
Di masa lalu, Intramaymay, anggota Rordrad, Robrd, mengklaim bahwa ia tertarik pada perbatasan Thailand-Mithana.
News Robiin Sesdret telah dikirimkan kepada mantan anggota DRD di Indmamayo.
Di surat kabar mantan presiden Siaffudin pada 2019-2024, Robinn disiksa pada 2019-2024.
Di distrik Robinin Patrul, Partai Insramayu dan Nasdem pada 2014-2019 adalah kota dominan partai Nasdem, dan menjadi mantan anggota mantan Drruntayun.
Robin pergi ke sana lebih awal untuk mencoba keberuntungan.
Namun, Robiin baru -baru ini menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang -orang perdagangan manusia (TPPA).
“Diduga bahwa korban gerakan manusia,” kata Syephudin Rabu (9/2024).
Sebagai anggota hukum, partainya mendesak anggotanya untuk membantu Robin.
Secara khusus, ini terkait dengan upaya penyelamatan otoritas negara bagian, polisi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Alasan untuk ini adalah untuk segera menyimpannya,” katanya.
Menurut Sya’udin, ada indeks lain selain Robin. Total ada 37 orang.
Sejauh ini, Syephudin masih dikenal sebagai status Robia dan warga negara Indonesia lainnya.
Dia juga berharap pemerintah akan menjadi berikutnya sesegera mungkin.
“Kami adalah mantan pemimpin DPRD, terutama warga negara Indonesia, salah satunya Dr. Sīefoudin dari Robiin.