Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
Tribunnews.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan mendalami adanya gugatan terhadap lima kader PDIP terkait kepengurusan baru PDIP 2024-2025 di PTUN.
Pengumuman itu disampaikan Hasto setelah kelima kadernya mencabut gugatan dan meminta maaf kepada Megawati Sukarnoputri dan kader partai Indonesia.
“Iya, masih berjalan penyidikannya,” kata Hasto di acara di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/9/2024) malam.
Dosen Universitas Pertahanan (UNHAN) itu pun meminta pengacara mengajukan pengaduan untuk dijawab.
“Tetapi pengacara pertama yang mengajukan gugatan harus mempertanggungjawabkan realitas kecurangan politik,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan, lima kader PDIP yang mengajukan gugatan diperdaya untuk menandatangani.
“Bagaimana ini penipuan politik karena mereka diminta menandatangani dan mengatakan itu untuk membangun demokrasi,” ujarnya.
Ia menilai gugatan tersebut sengaja dibuat agar terkesan ada permasalahan di internal PDIP.
Ternyata ini kemudian dijadikan gugatan, sepertinya ada masalah di internal partai, kata Hasto.
Hasto kemudian mengaitkan gugatan tersebut dengan pemecatan Yasonne Laoly dari jabatan Menteri Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia.
“Dan itu pada akhirnya akan terkait dengan berbagai alasan ketika Pak. “Yasonna Laoly dikenakan tindakan pemrograman ulang,” ujarnya.