JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat melaporkan pejabat Kementerian Pertanian yang meminta setoran dalam pengadaan proyek.
Permintaan itu disampaikan Pak Amran setelah menindak tegas tiga pegawai Eselon 2 dan Eselon 3 yang terlibat praktik tersebut. Hukuman tegas terhadap pegawai negeri yang korup
Amran mengungkapkan, pihaknya menyebarkan nomor kontak pengaduan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian serupa.
“Ini nomor ponsel resmi. Kalau ada tolong segera lapor. Padahal, banyak nomor yang sudah kami bagikan,” kata Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. kata Pak Amran saat ditemui kami. bertemu di .
Amran menegaskan, oknum pejabat di Kementerian Pertanian menuntut iuran hingga 25 persen dari harga proyek.
“Tadi malam saya mendapat laporan dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ada pejabat Kementerian Pertanian dari luar yang mengajukan proyek dan meminta bagian 25%,” ujarnya. Pengawasan dan penegakan hukum
Setelah mendapat laporan, Amran langsung memanggil orang tersebut dan menanyainya.
Penelusuran informasi, total biaya yang diminta berjumlah Rp 10 miliar.
Menanggapi fakta tersebut, Pak Amran langsung memberhentikan pejabat yang terlibat.
“Hari ini kita pantau. Yang terdampak sudah kita keluarkan. Kalau tidak aktif bisa berujung pemecatan. Itu yang kita lakukan,” tegas Amran.
Dia memastikan kejadian tersebut telah dilaporkan ke penegak hukum dan sedang diselidiki. Upaya pemberantasan korupsi
Pak Amran menegaskan, dirinya tidak akan terlibat apapun dengan pihak-pihak yang terlibat praktik korupsi di Kementerian Pertanian.
“Selama kita ada di sini, tidak ada kompromi bagi mereka yang melakukan korupsi,” tutupnya.
Dengan langkah tegas tersebut, Amran berharap dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan proyek Kementerian Pertanian. Konten ini diberdayakan menggunakan kecerdasan buatan (AI).