TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan sementara Suriah kini melancarkan operasi besar-besaran untuk menghancurkan “sisa-sisa” mantan kekuasaan Bashar al-Assad.
Operasi tersebut terjadi di beberapa daerah dekat kota pesisir utara Latakia, di mana Assad mendapat dukungan kuat dari komunitas Alawi.
Menurut laporan SANA, operasi tersebut bertujuan untuk menangkap elemen milisi yang masih setia kepada Assad.
Para pejabat mengkonfirmasi bahwa operasi tersebut tidak menargetkan komunitas Alawi, namun anggota milisi dan perwira militer yang berafiliasi dengan mantan komandan militer Assad dan saudaranya Mahar al-Assad, Al Jazeera melaporkan.
Operasi juga terjadi di Homs, Aleppo dan daerah lain di pinggiran Damaskus.
Hal ini terjadi setelah penggerebekan polisi di provinsi Tartus yang menewaskan para pemimpin militer.
Menteri Dalam Negeri Suriah berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam keamanan negaranya.
Pasca gulingnya Assad pada Desember 2024, kelompok oposisi pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kini telah menguasai pemerintahan Suriah.
Pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Shara (juga dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), mengadakan pembicaraan dengan diplomat Arab dan Barat untuk membahas transisi politik dan perlindungan agama dan etnis minoritas.
Sementara itu, sekitar 70 komandan tentara Suriah yang mengungsi ke Lebanon pasca jatuhnya Assad dievakuasi ke Suriah oleh pimpinan Lebanon.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), dikutip Reuters, melaporkan bahwa petugas kini ditahan setelah melintasi perbatasan. Ambil waktu pemilu 4 tahun
Pada Minggu (29/12/2024), al-Julani mengatakan penyelenggaraan pemilu dan penyusunan konstitusi republik bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Ahmed al-Shara mengatakan dibutuhkan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru.
Setelah jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember, Shara mengumumkan bahwa pembentukan pemerintahan sementara akan berlangsung selama tiga bulan.
“Proses penyusunan konstitusi kemungkinan akan memakan waktu sekitar tiga tahun dan kami berharap konstitusi dapat bertahan selama mungkin dan merupakan proses yang sangat sulit dan panjang,” jelasnya dalam wawancara dengan Al Arabiya.
Pemilu dapat memakan waktu hingga empat tahun untuk dilaksanakan; Pemilu yang sah memerlukan sensus yang komprehensif,” tambah Al-Julani.
Setelah Assad digulingkan, al-Zulani menunjuk beberapa anggota HTS lainnya sebagai menteri dalam pemerintahan sementara, termasuk menteri pertahanan, keadilan dan intelijen.
(Tribunnews.com, Semua Wulan Nugrahani)