Laporan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir menyelesaikan masa jabatan keduanya tahun ini. Banyak kebijakan yang berhasil membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang sehat.
Beberapa isu terkait industri disampaikan Jokowi pada Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Gabungan DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri mengalami kemajuan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Bapak Joko Widodo telah menunjukkan keberanian dan tekad serta pentingnya upaya mengembangkan industri manufaktur agar berdaya saing di dunia. Beberapa pedoman yang beliau sampaikan kepada Kementerian Perindustrian telah kami terapkan dengan baik. Kementerian Perindustrian atas kerja sama, kerjasama dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Kebijakan yang paling besar pengaruhnya terhadap industri dalam negeri adalah penghentian ekspor bahan mentah ke luar negeri dan harus diolah di dalam negeri.
Agus menambahkan, “pendaratan menjadi kunci perkembangan perekonomian kita karena mempunyai banyak dampak, antara lain peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa melalui investasi dan ekspor barang ke luar negeri.”
Dijelaskan Presiden, meski banyak negara lain yang menggugat, memprotes, dan berusaha menghentikan upaya Indonesia dalam mencegah ekspor sumber daya alam ke luar negeri, namun sebagai negara berdaulat dan negara besar, Indonesia tidak menyerah, bahkan terus melanjutkan upayanya. untuk berjalan mendukung tujuan nasional.
“Kita tahu pemerintah sudah menghentikan ekspor nikel, bauksit, dan tembaga ke luar negeri. Selain itu, akan terus memproduksi timah, dan bidang lain yang bisa dimanfaatkan seperti pertanian, pertanian, dan perairan,” kata Menperin.
Kementerian Perindustrian menerapkan kebijakan berikut untuk mendorong berkembangnya industri peleburan yang mengolah atau memurnikan sumber daya alam hasil pertambangan.
Sejauh ini, industri nikel, bauksit, dan tembaga telah dibangun, menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 158 triliun dalam delapan tahun terakhir.
“Presiden menegaskan, kita ingin kekayaan negara yang merupakan anugerah Allah SWT kepada negara ini dikelola dengan baik untuk kemaslahatan rakyat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. orang,” kata Agus.
Oleh karena itu, jelas terlihat betapa pentingnya pemerintah mengembalikan aset-aset Indonesia yang sudah bertahun-tahun dikuasai asing, antara lain Freeport, Blok Rokan, dan Newmont.
Alhamdulillah semua ini bisa mengembalikan nama baik negara, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Dalam pidatonya di hadapan anggota MPR, DPR, DPD RI, Presiden Jokowi membahas isu terkait ekonomi hijau dan energi baru terbarukan.
Saat dunia sedang mengubah masa depannya menuju ekonomi ramah lingkungan, Indonesia tidak akan mau mundur karena Indonesia mempunyai keunggulan besar dalam energi ramah lingkungan.
“Kami memiliki lebih dari 3.600 GW pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, panas bumi, gelombang, dan bioenergi, sehingga kami terus terlibat dalam standar internasional,” tambah Agus.
Melihat peluang tersebut, Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan pabrik yang menerapkan prinsip berkelanjutan.
One Effort adalah kebijakan industri hijau yang mencakup tiga pilar keberlanjutan: ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
Agus melanjutkan, “industri hijau juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) untuk memenuhi target masa depan.”
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH) mendorong sektor industri untuk beralih dari industri konvensional ke industri hijau.
“Dengan penerapan industri hijau diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di masa depan, seperti perubahan iklim dan pengurangan energi,” ujarnya.
Namun Presiden menegaskan transisi energi harus dilakukan secara perlahan dan bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang adil, terjangkau, dan mudah bagi masyarakat.