Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk

Laporan Denis Destriavan dari Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Padi dan Penggilingan Padi (Perpadi) Sutarto Alimoso menegaskan, penting bagi pemerintah untuk memantau distribusi benih dan pupuk.

Bagian yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan produksi lokal adalah memantau distribusi seluruh bantuan, baik benih maupun pupuk bersubsidi, untuk menghindari penipuan, kata Sutarto.

Yang perlu kita lakukan adalah pemerintah memantau apakah bibit dan pupuk sudah terdistribusi dengan baik. Kedua, kita harus pastikan tidak ada hama dan penyakit, sehingga pemerintah perlu membantu, kata Sutarto di Jakarta. , Jumat (01.03.2025).

Di sisi lain, Sutarto mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) harus membangun klaster pertanian modern di seluruh Indonesia untuk mempercepat pencapaian swasembada. Sebab, berkembangnya klaster berdampak besar terhadap kekuatan dan ketahanan suatu bangsa di masa depan.

“Dan kalau klaster-klaster ini bisa kita buat, kreditnya mudah, kreditnya mudah, bibitnya mudah, pupuknya juga mudah karena petaninya sudah tersedia. Jadi kita perlu memperkuat kerja sama dengan Bulaga. untuk melakukan mastering,” jelas Sutarto.

Sutarto mengatakan peningkatan produksi sangat penting untuk mengurangi kebijakan impor. Terkait hal tersebut, pemerintahan Sutarto sesekali memuji keberhasilan produksi sehingga stok beras Tanah Air kini mencapai 8,2 juta ton.

“Saya mendukung produksi lokal karena produksi impor lebih banyak tidak akan membludak. Dan kalau melihat angka BPS, saya sangat yakin dan optimistis produksi kita akan melimpah. Apalagi jika melihat angka stok nasional yang kita punya. tercapai.8 Stok sebesar 0,5 juta ton sangat besar dan sangat aman,” ujarnya.

Sutarto menjawab, harga gabah Rp 6.500 per kilogram, dibandingkan sebelumnya Rp 6.000 per kilogram. Ia melihat harga sebesar itu menjadi angin segar bagi petani yang berproduksi setiap hari.

“Kalau bicara harga gabah, harganya di sana Rp 6.500, menurut saya ini keseimbangan baru. Penting bagi kita pemerintah menentukan harga beli pada saat yang tepat, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nanti diputuskan setelah panen,” jelas Sutarto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *