TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Fairley Bahori dalam kasus Hasto Cristiano.
Mantan inspektur KPK adalah Novel Baswedan dan Ronald Paul Signal.
Menurut Novel Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai penyidik KPK, Hestu dan Haroon sebenarnya menjadi sasaran OTT.
Namun, kata Noel, tindakan Fairley Bahori yang saat itu menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Hasto Cristianto dan Aaron Masiko lolos dari operasi rahasia lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Nowell, yang membuat Hasto Cristiano dan Aaron Masiko keluar dari OTT adalah ketika Fairley Bahuri mengungkapkan kepada media bahwa Wahiu Setiawan dan beberapa peserta lainnya telah ditangkap.
“Kalau dicermati, persoalan itu muncul karena setelah ditangkapnya Waheo Setivan dalam OTT di bandara, tiba-tiba salah satu pimpinan KPK, seingat saya, Fili Bahuri, mengatakan kepada media bahwa ada OTT terhadap KPU. kata Novel dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (25/12/2024) ini.
“Saya waktu itu tidak masuk tim, tapi kalau ditanya pejabat KPK yang melakukan OTT saat itu pasti tahu siapa yang ‘bocor’ akibat ulah pimpinan KPK saat itu. dan Harun Masiko berhasil kabur dari penjara OTT dan berhasil “menghancurkan barang bukti dari alat komunikasi mereka”, tokoh Swedia dalam novel
Menurut Wikipedia.org, Komisaris Polisi. (Pensiunan) Novel Baswedan lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Juni 1977.
Roman merupakan cucu pahlawan nasional Abdulrahman Basudan dan sepupu Gubernur DKI Jakarta Anis Basudan.
Ia memiliki 4 orang anak dari pernikahannya dengan Reina Imilda.
Roman lulus dari SMA Negeri 2 Semarang pada tahun 1996 dan menyelesaikan studinya di Akademi Kepolisian pada tahun 1998.
Setelah lulus dari akademi kepolisian pada tahun 1998, Nowell bergabung dengan kepolisian Bengaluru pada tahun 1999.
Dari tahun 2004 hingga 2005, Roman menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Bengaluru.
Ia kemudian ditugaskan di Bareskrim Mabes Polri selama dua tahun.
Pada Januari 2007, Roman diangkat menjadi inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejak itu, Nowell ikut serta dalam penyidikan beberapa kasus penting yang ditangani KPK.
Roman ikut mengusut kasus suap yang menangkap Mohammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, pada 2011.
Lalu ada kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 yang melibatkan anggota DPR Angelina Sundakh.
Lalu ada kasus suap cek perjalanan yang melibatkan Nonon Norbati dalam proses seleksi Miranda Gultom sebagai wakil presiden senior Bank Indonesia yang terjadi pada tahun 2004.
Nawal juga pernah terlibat pengusutan kasus suap dalam beberapa kasus pilkada yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar pada tahun 2013.
Mantan penyidik KPK itu menyebut Fairley Bahori menjadi alasan tidak dilakukannya penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) pada tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Ronald Paul usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Pengganti Sementara (PAW) 2019-2024 anggota DPR RI dan dugaan menghalangi penyidikan terhadap terduga Sekjen PDIP Hasto Cristiano dan Ketua DPR RI. bek PDIP, Donny Terry Istikoma. terungkap
“Di awal BAP (Berita Acara Pemeriksaan), saya bilang lebih dari itu. Ya, satu hal yang saya sampaikan jelas dari Fairley Bahori sendiri,” kata Ronald di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat. Rabu. 01/08/2025) malam.
Diketahui, Ronald merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus Aaron Masiko hingga akhirnya dipecat oleh Fairlie Bahori melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ronald masih ingat perkataan Fairlie untuk tidak menggeledah kantor DPP PDIP saat itu.
“Setiap saya melakukan penggeledahan atau melakukan pemeriksaan, atau viral, saya ingin melakukan penggeledahan di kantor DPP. Mereka selalu mengatakan ‘belum’, ‘panas’ dan semacamnya. cepat dulu, ayo dinginkan sebentar dulu.”
Ronald mengatakan, ia menyerahkan permasalahan tersebut kepada tim penyidik KPK yang sedang mendalaminya.
“Dan saya akan mengirimkannya,” katanya. “Sebenarnya penghalang seperti ini bisa dibuat kan? Inilah yang terjadi di bawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya.”
Ronald Paul Signal merupakan mantan inspektur KPK. Ia bekerja sebagai penyidik muda di unit kerja Wakil Eksekutif.
Ronald merupakan satu dari puluhan pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 2021.
Akibat tak lolos TWK, Ronald diberhentikan dengan hormat pada September 2021, bersama 55 pegawai KPK nonaktif lainnya saat itu.
Saat itu, dia mengakui WhatsApp dan email sejumlah pegawai nonaktif KPK sempat diretas saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK pada 27 September 2021.
Jadi ada yang hanya dapat WhatsApp, ada yang hanya dapat Telegram, ada pula yang dapat keduanya, kata Ronald kepada Kompas.com, Selasa sore (28/09/2021). Beberapa juga menerima email.
Usai dipecat dari jabatannya sebagai inspektur KPK, Ronald diidentifikasi sebagai “pengangguran”.
Menurut TribunLampung.co.id, dia berjualan makanan ringan.
Setelah keluar dari KPK, Ronald bergabung dengan Indonesia Calling Lima Seven (IM57+ Institute), sebuah organisasi antikorupsi yang didirikan oleh mantan pegawai Badan Pemberantasan Korupsi.
Di organisasi ini, Ronald menjadi manajer. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi.
Berdasarkan tribratanews.polri.go.id, Ronald juga tergabung sebagai anggota kelompok khusus antikorupsi di Mabes Polri.
Kekayaan Ronald Paul Signal
Saat dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald Paul menandai Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPN).
Ronald menyerahkan LHKPN pada 28 September 2021 di akhir masa jabatannya.
Berdasarkan LHKPN-nya, kekayaan Ronald tercatat kurang dari $1 miliar.
Sebab, ia berhutang sebesar Rp 400 juta sehingga membuat hartanya berkurang sekitar Rp 950 juta.
Ia memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta.
Selain asetnya, Ronald juga memiliki dua sepeda motor dan satu mobil.
Ia juga mempunyai harta lain berupa barang bergerak lainnya serta uang tunai dan yang setara dengan itu.