Dilansir reporter Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mempermasalahkan Kementerian Agama menggandeng beberapa maskapai selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Menurut dia, keputusan itu bukan miliknya, melainkan Kementerian Agama.
“Iya kalau kebijakan Kemenag mau buka bandara sama maskapai lain, tentu gratis karena bukan milik kita,” kata Erick kepada wartawan di Tangerang, Kamis (1/2/2025).
Ia mengatakan Kementerian BUMN bukanlah lembaga ahli yang bertugas membuat kebijakan.
Kementerian BUMN menjadi bagian dari sponsor atau sistem pendukung berbagai proyek pemerintah.
Misalnya, ketika Presiden Prabowo Subianto ingin harga tiket pesawat turun pada musim Natal 2024/2025, instansi pemerintah lainnya pun menurutinya.
Bisa dilihat dari BUMN yang sukses. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Bandara turunkan harga sesuai pendapat Presiden, kata Erick.
Oleh karena itu, sebagai usaha yang mendukung proyek pemerintah, tidak menjadi masalah bagi Jemaah Haji 2025 untuk bergabung dengan beberapa maskapai di luar Garuda Indonesia.
Sebelumnya, dilansir Kompas.com, Perdana Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka kemungkinan bergabungnya maskapai Garuda Indonesia dalam penyelenggaraan haji 2025.
Ia mengatakan Kementerian Agama sedang mempertimbangkan kerja sama dengan maskapai lain untuk meningkatkan pelayanan bagi pemudik pada saat keberangkatan dan kepulangan.
“Iya, jadi semakin banyak yang memberikan pelayanan, semakin kompetitif, semakin baik pelayanannya. Jadi waktu ini bisa kita manfaatkan untuk ibadah haji tahun ini. Mungkin ini akan membuka peluang bagi maskapai lain, khususnya penerbangan dalam negeri,” kata Syafi. ‘i, Senin (30.12.2024).
Abdul Wahid, yang VIII. Wakil Ketua Panitia DPR RI itu juga mendukung rencana pemerintah bergabung dengan maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
Ketua Panitia Pelaksana Haji 2025 mengatakan, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan menekan biaya jemaah.
Benar, sekarang kami hanya menggunakan Garuda dan Saudi. Untuk lebih jelasnya, kami membuka maskapai lain untuk wartawan di Gedung DPR RI pada Senin (30/12/2024).