Laporan Jurnalis Tribunnews.com Ilham Riyan Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V hari ini mengundang 11 mantan komisioner ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Yang diundang dan hadir adalah Amien Sunaryadi, Eri Riyana, Harjono Umar, Agus Raharjo dan Situmorang Selatan.
Kemudian Basaria Panjaitan, Zulkarnain, Akmad Pandu Santosa, Adnan Pandu Praya, Laode M. Sjarif dan Johan Budi.
Sebelas mantan pimpinan KPK bertemu dengan Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Gufron.
Dalam rapat tersebut, Pimpinan KPK Jilid V meminta pendapatnya mengenai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan.
“Jadi hari ini kami menerima undangan dari seluruh angkatan KPK, dari angkatan pertama hingga kami, karena kebetulan mungkin mereka akan menyusun agenda-agenda berikutnya,” kata l Mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. kepada wartawan. berwarna merah dan pada KPK KPK. Gedung Putih, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
“Jadi kami hadir untuk memberikan saran-saran penguatan KPK ke depan,” imbuh Wakil Ketua KPK 2015-2019 itu.
Basaria kemudian menyebut nama Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Prabowo ke depan.
“Nanti kita akan berkontribusi kepada KPK. Mereka harus lebih kuat, lebih bersatu, mereka harus mendukung pernyataan Presiden kita Pak Prabowo yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di mana pun di dunia akan terus berlanjut. Makanya mereka harus siap, kurang lebih seperti ini, “Kami pasang ini,” kata Basaria.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK lainnya, Situmorang Selatan, meminta Prabowo mencermati Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 ini, keberhasilan keberhasilan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sekali lagi, Prabowo harus tegas dengan indeks persepsi korupsinya nanti kalau berhenti memerintah Indonesia, saya sudah bilang tadi. Jadi kalau saat ini indeks persepsi korupsi di Indonesia 34, rumit sekali, saya kira Pak Prabowo tidak akan berada di angka 60 atau 50 di atas indeks persepsi korupsi di Malaysia. Oleh karena itu, KPI harus jelas, ini adalah indikator kinerja utama. Itu yang saya sampaikan,” kata South dalam kesempatan yang sama.
Selatan pun berharap agar Prabowo bisa mengembangkan landasan pemikirannya, khususnya mengenai upaya pemberantasan korupsi, dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hacordia) pada Desember mendatang.
Mantan tim pakar sumber daya alam dan lingkungan hidup, Badan Intelijen Negara (BIN), mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di masa depan.
“Akan ada Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember. Kami berharap Prabowo menyampaikan dasar pemikirannya sebelum menjabat selama 100 hari,” kata South.
South pun menilai pemerintah kali ini akan mengambil gaya pemberantasan korupsi yang berbeda.
Ia berharap perbedaan gaya ini bisa menyelesaikan masalah korupsi yang sudah lama ada.
“Dia pasti punya gaya yang berbeda, strategi yang berbeda, mungkin strukturnya akan berbeda karena nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk memberantas korupsi pasti berbeda dari sebelumnya.” “Pernyataannya jelas,” kata South.