Laporan Jurnalis Tribun, Koirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor kesehatan Indonesia menghadapi tantangan karena rendahnya jumlah dokter dibandingkan jumlah penduduk, kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Rasio dokter Indonesia saat ini masih 0,47 per 1000 penduduk.
Angka ini jauh dari standar WHO yaitu 1 per 1.000 penduduk. Ini bukan sekedar angka, ini gambaran nyata kesenjangan pelayanan kesehatan, kata Menkes seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa. , 31 Desember 2024 .
Menkes mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan rasio dokter di Indonesia untuk memenuhi standar minimal WHO.
– Kita harus melunasi hutang ini. “Perjuangan yang panjang, namun bukan tidak mungkin untuk dicapai,” kata Budi Gunadi Sadikin pada rapat Kelompok Kerja Kesehatan Nasional (Rakarkesnas) April 2024.
Beasiswa Kedokteran
Untuk mendukung visi peningkatan pemerataan pelayanan, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program hibah afirmatif untuk menghasilkan tenaga medis dari daerah yang paling membutuhkan.
Pada tahun 2024, total 966 beasiswa akan diberikan kepada lulusan sekolah menengah atas dan mahasiswa kedokteran dari wilayah DTPK. Harapannya, para tenaga medis ini kembali ke daerah asalnya dan menjadi pahlawan kesehatan di tanah air.
Selain itu, sebanyak 2.330 tenaga medis dan kesehatan telah ditempatkan di puskesmas terpencil melalui program penugasan khusus.
Upaya ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis.
Namun tambahan 1.023 hibah untuk dokter spesialis dan subspesialis – 788 hibah dari LPDP merupakan indikasi jelas bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Kementerian Kesehatan juga akan menyasar spesialisasi strategis seperti kanker, penyakit jantung, dan kesehatan ibu dan anak melalui hibah 170 dokter spesialis.
Kementerian Kesehatan juga mengajak diaspora Indonesia di luar negeri untuk kembali ke tanah air.
Melalui Program Adaptasi Dokter Diaspora, tujuh dokter spesialis yang berpraktik di luar negeri kembali mengabdi di negara asalnya.
Dibukanya kelas internasional di Sekolah Tinggi Politeknik Kemenkes juga menjadi penanda bahwa Indonesia ingin menjawab tantangan global.
Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, untuk menjamin ketersediaan dokter spesialis hingga daerah terpencil, pemerintah berupaya melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU). Inisiatif dari Kementerian Kesehatan. .
Pada tahap awal, program ini merintis enam departemen peminatan besar, yakni Kardiologi di RSJPD Harapan Kita, Neurologi di RS PON, Ilmu Kesehatan Anak di RSAB Harapan Kita, Onkologi Radiasi di RSK Dharmais, dan Oftalmologi di RSM Sisendo. dan Ortopedi-Traumatologi di RSO. Soeharso.
Dengan skema pendanaan penuh dari pemerintah, warga belajar di RSPPU dan jaringan rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah revolusi dalam kualitas tenaga kesehatan
Untuk menjawab tantangan dunia teknologi yang terus berkembang, sebuah platform digital bernama Plataran Sehat diluncurkan dan saat ini memiliki lebih dari 1,4 juta pengguna terdaftar.
Platform tersebut merupakan wadah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk terus belajar meningkatkan keterampilannya serta memfasilitasi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memenuhi persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP). Menawarkan berbagai pelatihan gratis.
Hingga akhir tahun ini, sebanyak 8,9 juta sertifikat telah diterbitkan, yang membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan masih berupaya menjamin kualitas pelatihan tenaga medis dan kesehatan dengan mengakreditasi 180 lembaga pelatihan.
Lembaga-lembaga tersebut meliputi pusat pelatihan, unit pelatihan di rumah sakit pemerintah dan swasta, penyelenggara pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan swasta.
Upaya yang dilakukan adalah memastikan pelatihan tersebut memenuhi standar kurikulum sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan setelah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan yang siap menghadapi tantangan di lapangan.
Upaya lainnya adalah dengan UU No. 17 Tahun 2023.
Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri pada bidang kesehatan di Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Yuli Farianti mengatakan transformasi HRK jelas merupakan sebuah langkah besar.
“Tetapi mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar adil dan berkualitas tinggi memerlukan lebih dari sekedar program di atas kertas,” katanya.
Ia menekankan, kerja sama lintas sektor, transparansi anggaran, dan mekanisme evaluasi yang akurat harus menjadi pilar utama keberhasilan program tersebut.
Selain meningkatkan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan, transformasi SDM akan menjamin kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kementerian Kesehatan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan SDM untuk memenuhi prioritas kebutuhan layanan KJSU-KIA melalui beasiswa dokter spesialis di dalam dan luar negeri, terutama di negara dengan pelayanan kesehatan prima seperti Tiongkok dan Jepang. negara,” kata Yuli. Farienti.