TribuneNews.com, Jakarta – Asosiasi Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI) meminta pemerintahan Prabowo Subianto serius mengatasi berbagai kendala di industri logistik.
Kepala HPJI Hedi Rahadian mencatat permasalahan pertama adalah infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh jalur.
“Saat ini jalur logistik jalan raya nasional baru Indonesia adalah milik Sumatera dan Jawa,” kata Headey dalam seminar publik bertajuk “Rencana Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Menuju Indonesia Emas 2045.” Diselenggarakan pada Rabu (18/9/2024) di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Pusat Kota Jakarta.
Heady mengatakan permasalahan kedua adalah kemacetan lalu lintas yang berdampak pada waktu pengiriman dan berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.
Menurut Bank Dunia, kerugian akibat situasi ini setara dengan 4 miliar dolar AS atau 0,5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Selain itu, banyak truk juga mengalami masalah kelebihan dimensi dan pemuatan yang dikenal dengan overdimensional over load (ODOL).
Jalan Raya Selama survei jalan raya tahun 2017-2022, lebih dari 50 persen kendaraan ODOL melintas di jalan raya.
“Jalan kita banyak yang kondisinya jelek, sampai sekarang masalah ODOL ini belum terselesaikan,” kata mantan Dirjen Bina Marga Resimen PPS ini.
Karena banyaknya kendala pengiriman logistik melalui jalan tol, Headey mendorong pemerintahan masa depan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan jalur lain seperti kereta api atau laut.
Ia mencontohkan distribusi logistik di negara-negara maju di Eropa. Hanya 70 persen distribusi logistik dilakukan melalui jalan darat. Sisanya sebesar 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui jalur laut.
Di sisi lain, 90 persen wilayah Indonesia masih bergantung pada logistik jalan raya.
“Jalan raya efisien untuk jarak pendek, kereta api lebih efisien untuk jarak menengah, angkutan laut lebih efisien untuk jarak jauh yang bermasalah,” kata Headey.
Ia optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran yang mempunyai visi meneruskan pemerintahan Jokoi dapat melakukan berbagai pembenahan guna semakin mengoptimalkan pengiriman logistik untuk pelaksanaan Indonesia Emas 2045.
“Saat ini sedang disusun Perpres tentang sistem pasokan nasional, kami berharap pemerintahan baru dapat melanjutkannya,” ujarnya.