Munas Golkar Dikebut, 3 Nama Calon Ketua Umum Akan Berembuk, Siapa Penguasa Lakukan Intervensi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Golkar bersiap menggelar Kongres Nasional (Munas) untuk mengangkat Ketua Umum baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Kongres Nasional yang digelar pada 20 Agustus 2024 akan mengusung calon presiden dari Golkar.

Salah satunya Wakil Presiden Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet. 

Ia mengatakan akan menemui Wakil Ketua Golkar Agus Gumiwang Kartassmita dan Kader Golkar Bahlil Lahadalia untuk membahas calon tersebut.

“Nanti saya diskusi dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil. Karena dari awal kita sepakat kita bertiga maju bersama. Ini yang akan kita diskusikan,” kata Bamsoet.

Pak Bamsoet mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan konferensi nasional yang salah satu topiknya adalah pemilihan presiden umum. 

Persiapannya perlu matang agar pergantian kepemimpinan di Golkar bisa dilakukan dengan nyaman.

“Nanti kita proses, kita ngobrol. Kita ingin semuanya lancar,” ujarnya.

Pak Bamsoet menegaskan, pergantian Presiden Golkar yang baru tidak akan mengganggu persiapan pilkada yang akan digelar November nanti. 

Alasannya, Golkar langsung menunjuk wakil presiden untuk persiapan konferensi nasional pemilihan ketua umum terakhir.

“Saya jamin (Pilkada) tidak akan diganggu, makanya kami putuskan Pak Presiden Golkar segera mengadakan munas pada 20-21 Agar daerah-daerah yang belum mendapat tanda tangan dari presiden terakhir punya waktu yang cukup,” jelas Bamsoet.

Bamsoet pun mengakui pertemuan Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar, pasca mundurnya Airlangga Hartarto.

Kata Pak Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/08/2024), “Jadi, sebelumnya kita tidak bertemu untuk membicarakan kita bertiga siapa yang akan menjadi presiden,”.

Ketua MPR RI mengaku sebelumnya sudah sepakat dengan Agus dan Bahlil untuk menjadi calon dari Partai Golkar.

Setelahnya, ketiganya akan berdiskusi kembali untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden nasional Pak Golkar di Majelis Nasional.

“Dan tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan maju bersama-sama. Nanti kita akan bertemu lagi untuk memutuskan bagaimana kita akan maju,” pungkas Bamsoet.

Sekadar informasi, Kongres Nasional Golkar yang akan didahului dengan Kongres Nasional pada 20 Agustus 2024, telah diputuskan dalam rapat umum pada Selasa (13/8).

Program Munas dipercepat seiring mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Agus Guwing Kartasasimita ditunjuk sebagai Wakil Presiden Bahlil untuk memperkuat Golkar.

Politisi senior Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bahlil Lahadalia sebagai calon kuat presiden Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.

Menurut Luhut, Majelis Nasional (Munas) Golkar akan memutuskan siapa yang menjadi Ketua Umum Golkar terakhir.

Oke (Bahlil), itu hak Kongres Nasional, kata Luhut.

Luhut mengatakan Golkar adalah partai yang bagus. Oleh karena itu, kehadiran elite Golkar di forum Istana, seperti penyerahan tanda jasa dan penghargaan, merupakan hal biasa.

Perlu diketahui, dalam acara penghargaan tersebut banyak selebritis Golkar yang dikabarkan berkonflik seperti Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartassmita, Bambang Soesatyo, Bahlil Lahadalia dan lainnya.

“Tidak ada, tidak menunjukkan apa-apa. Golkar bagus,” ujarnya.

Luhut tak menjawab saat ditanya soal isu pacar Presiden Jokowi di Golkar. 

Ia pun mengaku belum mengetahui alasan Kongres Nasional Golkar diundur dari Desember ke Agustus 2024.

“Tanyakan saja pada Kongres Nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Investasi yang merupakan Pengurus Besar Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan diplomatis saat ditanya spekulasi bakal ada lawan kuat Presiden Golkar dalam munas yang digelar Agustus mendatang. 20.

Menurut Bahlil, kalau soal calon presiden umum Golkar, sebaiknya menunggu Kongres Nasional.

“Saya tidak langsung mengikuti kebijakan di DPP Golkar. Nanti di munas kita lihat perkembangannya,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Pak Bahlil juga membantah Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam kerusuhan di Golkar, termasuk mundurnya Presiden Airlangga Hartarto. 

Menurut Bahlil, apa yang terjadi di Golkar hanyalah dinamika internal.

“Tidak ada. Itu hanya proses internal anak perempuan,” ujarnya.

Sebelumnya, di tengah mundurnya Presiden Airlangga Hartarto, Bahlil dikabarkan bertemu dengan Jokowi dan Jusuf Kalla di berbagai tempat. 

Bahlil dikabarkan meminta restu kedua tokoh tersebut untuk menjadi Presiden Golkar.

Terkait hal itu, Bahlil menilai tidak ada yang istimewa. Sebagai anggota kabinet, bertemu dengan Jokowi adalah hal yang lumrah. 

Sedangkan pertemuan dengan JK hanya untuk pertemanan biasa.

“Pertemanan saya biasa saja dengan Pak JK. Silaturahmi biasa saja. Saat saya bertemu dengan Presiden Jokowi, saya asistennya. Saya harus terus melaporkan perkembangan pekerjaan saya ke Kementerian Investasi,” tutupnya. Kritik terhadap Kongres Nasional semakin meningkat

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengkritik jadwal Kongres Nasional Golkar yang dipercepat hingga 20 Agustus 2024.

Padahal, menurut AD/ART, Munas Golkar akan digelar pada Desember 2024.

Soal pemajuan Munas, menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang disampaikan Pak JK (Jusuf Kalla), apa manfaat mendesak yang perlu dipromosikan, kata Yasril, Kamis (15/8). . . /2024).

Yasril menduga ada campur tangan kekuatan di balik dinamika internal Golkar.

Sebab, Agus Gumiwang selaku Wakil Presiden Umum seharusnya bisa mengawasi Kongres Nasional Golkar sesuai aturan, yakni pada Desember 2024.

Biarkan Plt bekerja sampai Majelis Nasional berikutnya sesuai AD/ART pada bulan Desember, barulah jika kita ingin memilih secara adil, kita bisa memilih calon melalui musyawarah untuk mufakat atau demokrasi, ujarnya.

Apalagi, Yasril mengatakan, partai berlambang beringin itu biasa menghadapi gerakan internal seperti saat ini.

Meski demikian, ia berharap tidak ada campur tangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan Partai Golkar.

“Khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan politik, kekuasaan sementara yang ingin memanfaatkan Partai Golkar hanya untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Jadi, saya kira pimpinan puncak yang sudah lama memperjuangkan Golkar dari pusat hingga daerah, bisa menyelesaikannya sendiri, tutupnya. (Jaringan Tribun/Yuda).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *