Dilansir reporter TribuneNews.com, Farsianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan menerbitkan Surat Pemberitahuan (SE) kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial pada masa perekonomian daerah 2024.
Bima mengatakan, SE tersebut akan dikirimkan ke seluruh pemerintah daerah pada Rabu (13 November 2024).
“Iya, besok surat pemberitahuannya akan disebar,” kata Bima saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2024).
Dia menjelaskan, bantuan sosial akan kembali dikeluarkan setelah pilkada serentak pada 27 November 2024.
Meski demikian, Bima mengatakan pasokan tersebut akan terus disalurkan ke wilayah yang terkena bencana seperti Flores Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seluruh Indonesia (sudah ditutup) kecuali daerah terdampak, gunung meletus di Flores timur ya, daerah lain ditunda dulu, ujarnya.
Usulan ini awalnya diajukan Dedi Sitoras, Anggota Komite 2 DPR RI dari Fraksi PDIP, saat rapat dengar pendapat Komite 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan Para Pengurus (PJ) Kepala Daerah (RDP) pada Senin (11/11). /11).
Dalam pertemuan tersebut, Didi memberikan perhatian khusus kepada Pj Gubernur Jawa Barat, khususnya wilayah Tasimalaya, Majalenka, dan Tasim.
“Saran saya kepada pimpinan, karena ini baru persoalan kita di Pilkada pekan ini, kalau bisa semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan sementara,” kata Dedi di Gedung Parlemen Senayan. ,
Ia menilai penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar persaingan Pilkada 2024 bisa berjalan jujur dan adil.
Ketua Partai Progresif Demokratik berkata, “Pak, setiap orang yang berjuang seperti ini adalah setara.”
Deidi memastikan Partai Demokrat tidak akan menggunakan bansos untuk memenangkan pilkada.
Ia menegaskan, “Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik dari Partai Demokrat maupun pihak mana pun. Mudah-mudahan begitulah kesimpulan pertemuan kita.”