Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji buka suara soal pembagian kursi menteri ke Partai Golkar.
Ia mengatakan, sebenarnya kelompok berlambang pohon ara itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, terkait pengangkatan menteri.
Meski demikian, Sarmuji berharap Kabinet Golkar bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini.
Golkar diperkirakan mendapat lima kursi kabinet pada kabinet berikutnya.
“Saya lebih banyak berdoa, tapi kita belum tahu seberapa besar keinginan Pak Prabowo, tapi saya berharap bisa lebih agar Partai Golkar bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Sarmuji saat awak media berkumpul di Gedung Nusantara. Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/02/2024).
Selain itu, kata Sarmuji, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah melakukan diskusi dengan Prabowo Subianto mengenai nama menteri tersebut.
Adapun orang-orang yang akan menjadi, dia mengatakan, mereka yang diusulkan adalah para profesional yang dinilai memiliki kemampuan mengelola kantor.
“Sudah ada pembicaraan antara Golkar, Pak General Manager sudah bicara dengan Pak Prabowo, tapi tentu saja Pak Prabowo benar. Kami tidak bisa mengantisipasi keputusan Pak Prabowo,” kata Sarmuji.
Tapi kami sudah mengidentifikasi anggota-anggota kami yang baik dan siap masuk kabinet. Kami akan tanyakan siapa yang akan bergabung dengan Pak Prabowo, lanjutnya. Baca Juga: Meutya Hafid Dikabarkan Jadi Menkominfo, Sjafrie Calon Menteri Pertahanan, Prabowo Mulai Undang Calon Menteri
Salah satu nama yang turut diusulkan, kata Sarmuji, adalah Ketua Kelompok DPP Golkar dan mantan Ketua Komite DPR RI Meutya Hafid.
Namun terkait postingan Meutya ke depan, termasuk kabar dirinya akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sarmuji belum bisa memastikan.
Majelis berlambang pohon ara itu akan memberikan segalanya hanya kepada Prabowo Subianto sebagai orang yang berhak.
Yang jelas Bu Meutya ada dalam daftar usulan, tapi sikapnya terserah presiden terpilih, tegasnya.