TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi pupuk yang harus dimulai sesegera mungkin. Menurutnya, pengelolaan pupuk harus fokus pada kebutuhan petani.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, pengelolaan distribusi pupuk akan lebih baik jika berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhubungan langsung dengan petani.
“Masalah pupuk terkait sumber daya gas dikelola oleh Kementerian ESDM, produksi BUMN, dan distribusinya oleh Kementerian Perdagangan. Sekarang yang jadi permasalahan petani adalah Kementerian Pertanian. Pupuk ini tidak boleh ada di tangan siapa pun, tapi manajemen distribusi” ada di Kementerian Pertanian. Ketua kelasnya Menteri Pertanian,” kata Wakil Menteri Pertanian usai Rapat Integrasi Pangan dengan Pejabat Pemerintah Badan Usaha di lingkungan Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, (29/10/2024).
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengakui banyak keluhan dari distributor dan petani di berbagai daerah terkait distribusi pupuk.
Oleh karena itu, Wamentan meminta para petani pupuk dapat menangani keluhan tersebut dengan baik agar petani mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk yang diberikan.
Lebih lanjut Wamentan menjelaskan, tujuan utama pengelolaan pupuk bukan hanya untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga agar pupuk sampai ke petani pada waktu yang tepat.
“Pupuk itu PT (Perseroan Terbatas). Nah, yang saya maksud adalah dengan berada di dalam tanah saja tidak cukup bagi PT Pupuk untuk mendapat untung, namun dengan berada di dalam tanah berarti petani mendapatkan pupuk tepat waktu, karena seharusnya produksi padi seluruhnya meningkat. “Negara tidak diuntungkan, tapi rakyatlah yang menderita,” ujarnya.
Belakangan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya gotong royong untuk memperbaiki pengelolaan pupuk, karena petani bergantung pada ketersediaan pupuk setiap hari. Mengingat Presiden Prabowo telah mengusulkan program mandiri, maka program pengelolaan ini akan diperkuat.
“Permasalahan pupuk harus ditanggung bersama, terutama dari segi pengelolaannya, agar Indonesia bisa lebih cepat mencapai tingkat swasembada,” tutupnya.