TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan.
Ketergantungan Indonesia terhadap platform digital dan ekosistem teknologi asing semakin meningkat.
Laju transformasi digital yang semakin pesat mengubah perilaku dan aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi ekonomi dan perbankan hingga integrasi ekonomi dan keuangan digital, penggunaan data, dan diakhiri dengan berbagai sarana akses.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada pembukaan seminar nasional “Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia Bersinergi Membangun dan Memperkuat Digitalisasi Bangsa” yang digelar pada Selasa (24/9/). 2024) kemarin.
Budi mengatakan percepatan transformasi merupakan hal yang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kedaulatan digital.
“Menyikapi semakin pesatnya laju transformasi digital di berbagai negara, (pemerintah Indonesia) terus melakukan persiapan beradaptasi dengan kemajuan digital.
“Karena di tingkat Asia Tenggara, Indeks Kesiapan Digital Indonesia berada di peringkat kelima dari enam negara, menandakan perlunya meningkatkan kesiapan transformasi digital,” ujarnya.
Terlebih lagi karena digitalisasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, jelas Budi.
Budi menjelaskan, langkah menjaga kedaulatan digital dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain dengan hadirnya pusat data, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan peraturan pelaksanaan seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik swasta dan usulan pemerintah. . Aturan perlindungan. Data pribadi (RPP PDP).
“Dalam konsep kedaulatan digital, salah satu aspek penting dalam persiapan transformasi digital adalah pemahaman kedaulatan digital.
Sebab kedaulatan digital merupakan kemampuan negara dalam menegakkan peraturan yang dilakukan para pelaku dunia digital, baik hukum, ekonomi, maupun industri. “Konsep ini juga telah diterapkan secara global di berbagai daerah,” jelas Budi.
Selain Bud, seminar yang dipandu Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI dan Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibio ini dihadiri empat pembicara lainnya yakni Direktur Utama CNAF Ristiavan Suherman, Wakil Presiden Keamanan Informasi. PT DCI Indonesia Tbk Aditya Dyan Permadi. , Presiden Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia (AKBI) Barry Arijono dan Senior Vice President Digital Retail Banking Mandiri Ianto Masiap.
Pada kesempatan tersebut, Presiden CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristyawan Suherman memberikan pemaparan mengenai pentingnya penggunaan teknologi keuangan digital dan memaparkan inovasi agar dapat bersaing dalam ekosistem bisnis.
Sementara itu, Aditya Dyan Permadi, Vice President Keamanan Informasi PT DCI Indonesia Tbk, mengatakan penting untuk mengetahui langkah-langkah penguatan kedaulatan digital, dimulai dengan mengkaji dan merevisi peraturan reguler untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan teknologi.
Kemudian meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk memantau dan menegakkan peraturan secara ketat.
Faktanya, ada kebutuhan untuk menetapkan standar yang jelas mengenai waktu respons, resolusi, dan ketersediaan layanan untuk sistem layanan publik.
Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan TIK. “Pada akhirnya, kita perlu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menopang perkembangan digital negara,” kata Aditya.