Laporan Jurnalis Tribunnews.com Shirul Omam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Pertama Republik Demokratik Kongo menggelar rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri (Kilo), pada Kamis (9 Mei 2024).
Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas berkas RKA Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2025, dengan dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Sisibet Hirwan beserta jajarannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Sisibet mengungkapkan kementeriannya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 9,8 triliun untuk tahun 2025.
“Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Presiden Babenas tanggal 19 Juli 2024, pagu anggaran Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp9.896.588.491.000,” kata Sisibet dari RDK. Ruang Rapat Komite I, Senayan, Jakarta.
Dia menambahkan: “Nilai pagu anggaran ini sama persis dengan pagu pedoman Departemen Luar Negeri untuk tahun 2025.”
Alokasi maksimal untuk program administrasi sebesar Rp7,7 triliun, untuk pelestarian kedaulatan dan hukum perjanjian internasional sebesar Rp14 miliar, dan untuk program perlindungan WNI di luar negeri sebesar Rp288 miliar.
Lalu ada peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral senilai hingga satu triliun rupiah, dan terakhir program kerja sama diplomatik dan internasional senilai 779 miliar rupiah.
Ia mengatakan: “Jika dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri pada anggaran tahun 2024, Kementerian Luar Negeri memperoleh peningkatan sebesar 11,75% dibandingkan pagu anggaran tahun 2025.”
Namun jika memperhitungkan perencanaan berbagai program prioritas Departemen Luar Negeri pada anggaran 2025, angka tersebut masih belum ideal, kata Cecibet.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun pada tahun 2025.
Berdasarkan permohonan anggaran tersebut di atas, Kementerian Luar Negeri mengajukan usulan anggaran tambahan untuk pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4.081.075.964.000,-, katanya.
Rincian kebutuhan tersebut antara lain diplomasi dan kerja sama nasional senilai Rp1,1 triliun, peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama multilateral senilai Rp25.065.000.000, pelaksanaan kedaulatan dan hukum perjanjian internasional senilai Rp14,8 miliar, perlindungan WNI di luar negeri, dan pelayanan publik. Jumlah pembiayaannya Rp15,8 miliar dan dukungan administrasi Rp2,8 triliun, tutupnya.