TRIBUNNEWS COM, JAKARTA – Pada tahun 2023, perusahaan pengujian dan sertifikasi PT Qualis Indonesia menerbitkan 1.500 sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk berbagai produk yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia.
Erwin Rinaldi, Direktur Pemasaran PT Qualis Indonesia, mengatakan proses perolehan standar SNI bisa dipercepat karena informasi pabrik, sampel produk, dan lain-lain sudah tersedia.
“Sekarang sampelnya sedang diuji di laboratorium kami. Mainan bisa dikeluarkan sertifikat SNI dalam waktu 5 hari kerja,” kata Erwin. Erwin berkata: Pullman Central Park, Jakarta pada Rabu, 20 November 2024.
Erwin mengatakan, sertifikat SNI untuk panel TV dan panel surya membutuhkan waktu 3 bulan sebelum sertifikat SNI diterbitkan. “Paling lama, karena ujian dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan kementerian,” jelas Erwin.
Lea Indra, Direktur Perusahaan Lighting Lokal PT Signify Indonesia, mengatakan industri lighting Tanah Air memiliki berbagai jenis produk lighting yang memerlukan SNI agar bisa mendistribusikan produknya ke pasar Indonesia.
“Jadi produk lampu ada yang wajib, harus SNi, ada yang opsional. Yang diharapkan jenis lampunya, lampunya dan lain sebagainya.
“Secara umum semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki SNi untuk menjamin keamanannya bagi konsumen,” tegas Lea Indra.
Erwin Rinaldi menambahkan, selama ini pihaknya juga memberikan uji SNI gratis untuk produk-produk yang diproduksi oleh UMKM.
“Kemampuan perusahaan penguji seperti Qualis dengan dukungan laboratoriumnya sendiri akan menentukan hasil pengujian yang benar dengan menggunakan metode yang andal,” kata Erwin.
Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Lukas Setiadi mengaku menyayangkan banyaknya beredar produk mainan impor asal China tanpa SNI Indonesia.
Menurutnya, hal ini sangat merugikan para pelaku industri mainan dalam negeri yang berjuang untuk menaati aturan agar produknya memiliki SNI dan bisa dijual di pasar dalam negeri.
“SNI itu undang-undang untuk produk mainan, tapi ada oknum yang menyalahgunakannya, apalagi pengelolanya menyerang perusahaan mainan yang sah. Ujung-ujungnya kita rugi besar,” kata Direktur Jenderal Asosiasi Mainan Indonesia Lukas Setiadi. (AMI).
Padahal, upaya mereka patut didukung karena mendorong untuk menikmati produk-produk Indonesia.
“Faktanya kini banyak produk mainan yang diimpor secara ilegal tanpa standar SNI. Kita banyak melihat di daerah ini.”
“Kami ingin pemerintah berperan besar dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah butuh dana untuk mendukung pembangunan, tapi jika industri lokal terhenti maka kami akan sulit berkembang dan sulit membayar pajak,” ujarnya. . .
Lukas menambahkan, untuk mainan SNI, uji SNI berlaku setahun sekali. Namun untuk barang impor mengacu pada pengiriman. Forum IQSF membahas tren terkini dalam industri pengukuran
IQSF 2024 mencakup berbagai topik menarik terkait tren terkini dalam industri pengukuran, standar keselamatan dan perkembangan nasional dan internasional.
Diantaranya adalah pentingnya regulasi nasional yang sesuai dengan standar internasional mengenai keamanan dan mutu produk yang beredar di Indonesia. Pembicara berasal dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Utama Bea dan Cukai.
Juga topik terkait keamanan produk dan kemasan pangan dengan narasumber BPOM, serta tata cara sertifikasi SNI untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan sehat, menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan.
Isu lain yang dibahas adalah kebijakan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan pembicara dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Asosiasi Pengendara.