Wartawan Tribune.com Endrapta Pramudiaz melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Economic and Legal Studies (CELIOS) merekomendasikan pemerintah lebih kreatif dalam membiayai program utama Presiden Pravo Subianto.
Contohnya adalah makanan bebas gizi (MBG).
Jangan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen untuk mendanai program prioritas,” kata CEO CELIOS Bhima Yudhisthir dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).
Menurut Bhima, ada beberapa cara untuk mendanai program tersebut.
Salah satunya melalui pajak kekayaan yang mampu menyumbang Rp81,6 triliun dalam sekali penerapannya.
Berikutnya, pemerintah dapat mencegah kebocoran pajak (underreporting dan misreporting) di sektor mineral.
“Kami berharap pemerintah tidak mengorbankan masyarakat kelas menengah yang sudah terhimpit kehidupannya akibat pendanaan MBG,” kata Bhima.
Peneliti ekonomi CELIOS Dia Ayu mengungkapkan MBG menghadirkan tantangan besar dalam hal kebutuhan finansial, terutama yang timbul dari pajak dan utang.
Menurut dia, sulitnya menaikkan tarif pajak karena situasi perekonomian yang penuh tantangan eksternal dan lemahnya konsumsi masyarakat kelas menengah.
Perkiraan penurunan tarif pajak Indonesia dalam APBN tahun 2025 yang ditargetkan hanya sebesar 10,09 persen, jauh dari target tahun 2029 sebesar 23 persen.
Jika hal ini tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan pemerintah yang efektif, maka pembiayaan program MBG dapat menjadi beban tambahan yang meningkatkan defisit anggaran, kata Dia.
Pilihannya hanya menaikkan tarif pajak atau menambah utang untuk membiayai MBG, ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindyana memastikan program prioritas Presiden Pravo Subiant yakni gizi gratis akan berjalan hingga awal tahun 2025.
Saat dikonfirmasi, Kamis (24 Oktober 2024), Dadan mengatakan kepada wartawan, “Jadi (2 Januari).
Dadan menegaskan, program pangan gratis penting untuk dilanjutkan.
Dadan mengatakan, “Program ini pasti akan terus berlanjut dan semua pihak akan membantu dalam menjalankan program tersebut.”
Dadan mengatakan program tersebut akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dadan juga menyebutkan penerima program tersebut
Dadan mengatakan, ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, dan seluruh anak sekolah mulai dari SD hingga seluruh SMP negeri dan swasta.
Menyoal pernyataan TNI akan memasak makanan untuk program primer ini melalui Kodim, Dadan mengatakan hal itu merupakan bentuk kerja sama.
Saat ini masih ada mitra lain, kata Dadan.
Menurut Dadan, TNI menjadi mitra karena struktur TNI lengkap dari atas hingga bawah
“Salah satunya mitra operasional dan politik, persiapan lahan dan lainnya, salah satunya TNI, ada struktur di bawahnya. Yang lain juga sangat terlibat, terutama koperasi, BUMDes dan pihak ketiga lainnya,” kata Dadan. Instruksi yang benar
Rabu (22/10/2024), Presiden Pravo Subianto memimpin Sidang Paripurna Pertama Kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, saat memberikan instruksi kepada para menteri, salah satunya tentang program gizi.
Kelompok kanan meminta Badan Gizi Nasional menyusun program gizi agar bisa cepat diluncurkan.
“Bersiaplah sekarang, kita bergerak cepat menuju tujuan yang terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa ia mendengar banyak orang yang mengkritik kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program gizi. Undang-undang menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai sumber daya untuk melaksanakan program ini.
“Saya tidak mengatakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu atau tiga bulan. Tidak ada dari kita yang memiliki staf Nabi Suleiman, tapi kita bisa menghitung, mengelola, mendistribusikan dana, mengumpulkan sumber daya dan kita akan mencapai tujuan kita. set. Dia berkata.
Di Prav, mereka yakin program gizi bisa dilaksanakan dengan baik. Ia berani mempertaruhkan posisinya untuk program ini.
“Saya yakin saya membahayakan kepemimpinan saya. Bagi saya, memberi makan anak-anak dan ibu hamil adalah sebuah strategi. Biarkan mereka yang tidak mendukung menghilang dari pemerintahan yang saya pimpin,” ujarnya.