Laporan reporter Tribunnews.com Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan konsolidasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, selain kedua instansi tersebut, pihaknya juga mengundang Kementerian Pembangunan dan Migrasi Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Program pengentasan kemiskinan ini terkait dengan 27 kementerian, ada 154 program,” ujarnya.
Menurut dia, rakor ini bukan merupakan rapat koordinasi yang terakhir melainkan akan dilanjutkan dengan kementerian lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, BUMN, Kementerian Pertanian, KKP dan lainnya.
Nanti shiftnya akan kita atur dan sinkronkan, kata Budiman di Menara Danareksa, dikutip Sabtu (23/11/2024).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, konsolidasi data kemiskinan ini sejalan dengan rencana rinci pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Pak Budiman selaku BP Taskin sebagai koordinator untuk menentukan kebijakan dan arah secara keseluruhan. Kemudian kita tindak lanjuti sesuai tugas dan peran kita di kementerian,” kata Saifullah.
Menurut dia, rakor ini memudahkan kerja kementerian dan lembaga. Karena data yang digunakan nantinya menjadi satu data. Untuk membuat pekerjaan nantinya jauh lebih efisien.
“Nah, yang saya juga senang semua sepakat dengan Presiden untuk segera memahami data unik ini dan sekarang akan dijelaskan ke seluruh kementerian dan lembaga yang punya datanya. Sudah disampaikan ke BPS, kita akan lakukan nanti dan tunggu hasilnya,” jelasnya.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS bertugas menyediakan data yang akurat dan berkualitas, yang kemudian dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, ada beberapa data yang bisa digunakan, salah satunya adalah kemiskinan makroekonomi dan kemiskinan mikro. Data ini nantinya akan diintegrasikan menjadi satu kumpulan data yang dapat digunakan dalam program pengentasan kemiskinan.
“Tugas kita, sesuai arahan Presiden, sebagaimana disampaikan Mensos tadi, adalah kita harus mengintegrasikan berbagai data, kemudian menjadi satu data untuk kemudian kita gunakan untuk dijadikan data sasaran bagi program-program pengentasan kemiskinan. ” kata Amalia.
“Sekarang data individu sedang dipersiapkan dan tentunya pengelolaan data individu juga akan lebih siap, karena penting juga bagi kita bagaimana data individu tersebut digunakan. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pemutakhirannya. dibicarakan nanti.” lanjutnya