Reporter Tribunnews.com Denis Destryavan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi lebih tepat sasaran.
Harris mengatakan subsidi harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama dengan tantangan perekonomian saat ini.
Dia berdalih pengalihan subsidi ke BLT sudah tepat sasaran.
Namun perlu dipastikan mekanisme penyaluran yang diterapkan benar-benar efektif dan tepat sasaran, kata Muh Haris DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Sebab, pemerintah bisa menghemat anggaran dan menyalurkan bantuan langsung kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok miskin dan rentan.
Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada validitas data penerima, jelas Harris.
Pengumpulan data real-time yang sangat akurat diperlukan untuk menghindari kebocoran informasi atau penerima bantuan yang tidak tepat.
Pemanfaatan teknologi digital dan koordinasi lintas sektor dapat menjadi solusi untuk menjamin keakuratan data penerima BLT.
“Data kesejahteraan terpadu (DTKS) dan kolaborasi dengan otoritas setempat menjadi kunci untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” tambah Harris.
Harris juga menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah dan pengawasan yang ketat juga diperlukan dalam penerapan skema ini.
Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala, kami berharap peralihan hibah ini tidak hanya efisien bagi APBN, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.
Selain memastikan keakuratan data, Muh Harris juga mengingatkan pentingnya transparansi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perubahan skema subsidi ini.
“Pemerintah perlu melakukan kerja intensif untuk mengkomunikasikan perubahan skema subsidi, termasuk syarat dan mekanisme pembayarannya,” kata Harris.
Berdasarkan APBN 2024, alokasi anggaran subsidi energi mencapai Rp 189,1 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg Rp 113 triliun dan subsidi listrik Rp 75,8 triliun.
Perubahan skema subsidi BLT diperkirakan akan menghemat anggaran hingga Rp 150 triliun per tahun. Kami berharap tabungan tersebut dapat dialokasikan untuk program pembangunan lain yang lebih produktif dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.