TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melantik 49 menteri dan 59 wakil menteri, lebih banyak dibandingkan era Presiden Joko Widodo yang punya 34 menteri dan 17 wakil menteri.
Menurut analisis Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Selios), penambahan jumlah menteri diperkirakan akan menambah anggaran hingga Rp 777 miliar per tahun. Anggaran membengkak
Peneliti Celios, Hanif Imaduddin mengatakan, anggaran gaji dan tunjangan menteri dan wakil menteri di era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun.
Dengan bertambahnya jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggarannya diprediksi bertambah menjadi Rp 777 miliar.
“Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tapi juga meningkatkan ketimpangan,” kata Hanif.
Hanif juga menegaskan, meski gaji menteri tergolong kecil, namun jabatannya bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan milik menteri.
“Ini bisa dilihat sebagai manfaat dari akses terhadap kekuasaan,” tambahnya. Perbandingan internasional
Prabowo mengatakan, Indonesia sebagai negara besar membutuhkan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
Namun, Hanif mengatakan negara seperti Amerika Serikat yang berpenduduk sekitar 346 juta jiwa hanya memiliki 15 kementerian.
Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, Tiongkok memiliki 21 kementerian.
“Jumlah menteri yang banyak bukan cara untuk meningkatkan efisiensi,” tegas Hanif. Masalah meritokrasi
Direktur Keadilan Fiskal Selios, media Vahudi Askar mengungkapkan, jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, didistribusikan berdasarkan kepentingan politik, bukan prestasi.
Proses rekrutmen CPNS saat ini sangat ketat, namun jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama, kata media tersebut.
Media menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pemantauan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk mengurangi pemborosan.
“Koordinasi yang kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan Mahkamah Agung merupakan kunci membangun pemerintahan yang bersih dan efisien,” tambahnya. Anda akan mendapat dukungan dari politisi
Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP PAN, mendukung keputusan Prabowo yang memasukkan beberapa partai ke dalam kabinetnya.
Kabinet ini berusaha mengakomodir semua pihak, yang penting koordinasi dan kerja sama yang baik, kata Bima usai mengikuti pengarahan di kediaman Prabowo.
Bima yang juga calon menteri ini menekankan pentingnya kesetaraan di antara para pembantu presiden agar semua pihak bisa mencapai tujuan yang sama.
Dengan rencana untuk menunjuk sejumlah besar menteri, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran dan kompetensi dalam pemerintahan. (Kontan/Tribunnews) Konten ini disempurnakan menggunakan Artificial Intelligence (AI).