TRIBUNNEWS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MI) menyambut positif pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
MII menyerukan segera diakhirinya impor produk dari Israel dan mendesak masyarakat untuk melanjutkan gerakan boikot terhadap produk-produk terkait Israel.
Pernyataan ini berdasarkan Fatwa MUI no. Itu dilakukan satu tahun sebelum diterbitkan. 83 Tahun 2023, mengatur peraturan perundang-undangan untuk mendukung perjuangan Palestina. Fatwa ini dikeluarkan Komisi Fatwa MUI pada 8 November 2023.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ikhwanul KH. Mohammad Cholil Nafis mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo di hadapan perwakilan negara asing dan sikap yang tersebar secara internasional di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang pendudukan Zionis Israel konsisten dan semakin kuat.
“Umat Islam di dalam negeri dapat mendukung sikap tegas pemerintahan Presiden Prabowo dengan terus melakukan boikot terhadap Israel dan produk-produk terkait,” ujarnya.
Masyarakat bisa mencari produk terkait Israel di website seperti boikot.thewitness dan bdnaash atau mengecek daftar 10 produk terkait Israel dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).
Terkait gerakan boikot tersebut, Kai Cholil pun tak lupa menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo segera memerintahkan penghentian impor produk Israel.
“Pemerintahan baru harus berhenti mengimpor produk Israel agar Indonesia tidak tampil tanggung-tanggung dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Kya Cholil.
Masyarakat Indonesia mempunyai peran penting.
Hal senada juga disampaikan KH. Arif Fahruddin, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukwah. “Kami tentunya menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina yang sejalan dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Arif.
Memang seharusnya posisi pemerintah diperkuat dengan dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina, khususnya umat Islam, dengan berdonasi atau mengikuti gerakan boikot, kata Arif.
Menurut Arif, masyarakat Indonesia bisa menekan rezim Zionis Israel untuk menghentikan genosida warga sipil Palestina dengan terus memboikot produk-produk terkait Israel di Indonesia.
Posisi pemerintah jelas dan kuat, sehingga masyarakat tidak boleh terus memboikot produk-produk terkait Israel sampai Israel menghentikan pembantaian yang benar-benar brutal dan tidak manusiawi dan Palestina terbebas dari pendudukan Zionis Israel, kata Arif.
Sebelumnya, saat pidato pertama di gedung DPR/MPR RI yang dihadiri perwakilan negara asing, Presiden Prabowo mengatakan, “…kami mendukung kemerdekaan Palestina! (20/10).”
“Kami anti penindasan karena kami tertindas. Kami anti rasisme, kami anti apartheid. Karena kami pernah mengalami apartheid. Saat kami dijajah, kami digolongkan lebih rendah dari anjing… Itu sebabnya kami punya prinsipnya, kita harus berempati, kita harus membela rakyat tertindas di dunia ini. “Inilah sebabnya Palestina Kami mendukung kebebasan rakyat!”
Dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina mendapat respon positif dari masyarakat Muslim Indonesia yang sekaligus memboikot produk-produk terkait Israel sejak akhir tahun 2023.
Dampaknya, beberapa merek besar mengalami penurunan penjualan signifikan di Indonesia. Bahkan merek lokal yang terkait dengan waralaba makanan cepat saji global pun terkena dampak boikot ini.
Pasca terbitnya Fatwa MUI No. 83 yang melarang produk-produk yang berkaitan dengan Israel, dampak boikot semakin meningkat, menyusul Fatwa MUI No. 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 “Produk Prioritas untuk Keperluan Dalam Negeri”. Fatwa-fatwa tersebut memperkuat gerakan boikot di Indonesia, yang pada gilirannya memberikan tekanan pada perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan Israel. ***CM***