TRIBUNNEVS.COM – Anggota Dewan Pertimbangan DPR RI dan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Bambang Soesatjo mendukung GSN yang diketuai Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prabov Republik Indonesia. Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
GSN hadir untuk membantu dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, progresif dan berkelanjutan.
“Dalam dunia yang semakin kompleks, permasalahan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan dan kesenjangan merupakan tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan.” Masing-masing permasalahan tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna. kata Bamsoet saat mengikuti deklarasi GSN di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu (11/02/2024).
Hadir Presiden RI Prabovo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto dan putra Prabovo Rago Hediprasetjo Gjojohadikusumo, Wakil Ketua MPR Edi Soeparno, Mayor Jenderal Liste, Polri Daftar Mayor Sig tokoh politik serta beberapa lainnya Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Ketua Komisi III DPR RI ke-7 Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menegaskan, pemberantasan kemiskinan merupakan tindakan yang tidak bisa ditunda.
Kemiskinan adalah penyebab banyak masalah sosial lainnya, termasuk kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai, dan meningkatnya angka kejahatan. Ketika masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan, potensi mereka terabaikan dan peluang pembangunan menjadi terbatas.
Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama melalui program-program yang mendukung pendidikan, pengembangan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar, kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI menjelaskan, perang melawan korupsi perlu terus ditingkatkan.
Korupsi menghancurkan fondasi masyarakat yang sehat. Korupsi tidak hanya menyia-nyiakan sumber daya tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terpinggirkan.
“Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dan transparansi di seluruh tingkat pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan kejujuran dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dapat dipulihkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan,” jelas Bamsoet. .
Wakil Ketua Umum Koordinator Kebijakan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menambahkan, kesenjangan sosial juga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya yang berbeda dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat.
Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi kesenjangan ini harus mencakup redistribusi sumber daya yang adil dan akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
“Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pemberantasan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan dan kesenjangan harus dilakukan secara bersamaan. Diperlukan upaya yang holistik dan terpadu untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memenuhi potensinya. Diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah. masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk membawa perubahan nyata demi masa depan Indonesia yang lebih baik bangsa,” pungkas Bamsoet.