BERITA TRIBUN.
Selain itu, sejumlah partai politik (parpol) lain dari kubu berbeda sebelumnya juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo pada Pilpres 2024, yakni Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dukungan kedua partai ini tentu berpeluang mengurangi jumlah kursi menteri dari partai politik lain yang tergabung dalam Aliansi Progresif Indonesia (KIM).
Setelah itu, ada tanda-tanda bahwa Partai Keadilan yang sedang berkembang juga akan mendukung pemerintahan Prabo, yang ditentang oleh Jellora.
Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Salih Partonan Dalai, jika ada parpol baru koalisi Prabowo-Gibran yang langsung mendapat tiga posisi menteri, partainya tidak akan menerimanya.
Badan Legislatif Komite IX RI Korea Utara mengatakan hal itu tidak benar.
Saleh kepada wartawan, Rabu (22/5/2024): “Yang tidak benar adalah mereka yang tidak mendukungnya justru mendapat tiga (jabatan menteri).”
Menurutnya, partai baru di pemerintahan tidak akan membantu Pak Prabo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
“Itu tidak benar, bukan? Atau memaksa Anda mengambil lebih banyak, itu tidak benar.
“Kita pahami struktur kabinetnya, lalu kita pahami jumlah menterinya masing-masing partai, itu hak prerogratif presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Saleh Partonon mengatakan partai besutan Dalai Lama berharap bisa merebut lebih dari empat posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Komentar Saleh tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya PAN merupakan partai paling setia kepada Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan, PAN mendukung Prabowo tidak hanya pada Pilpres 2024, tapi juga sejak Pilpres 2014 dan 2019.
“Itulah sebabnya PAN sejauh ini sudah mendukung Pak Prabow sebanyak 3 kali. “Kami punya 2 periode kosong, kami tidak dapat mendukung apa pun, kami keluar dari pemerintahan.”
Jadi kami selalu paling loyal kepada Park Prabo, kata Saleh (21/5/2024) saat ditemui media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Jadi menurutnya wajar jika Pan menduduki lebih dari empat jabatan menteri.
Meski demikian, Salih menyatakan partainya akan menyerah sepenuhnya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Kalau harus dapat PAN, harusnya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Wajar jika kita ambil contoh. Pertanyaannya apakah 4, 5, 6 akan diserahkan kepada Park Prabo.”
“Ini konstitusi UUD 1945,” kata Saleh. Sikap demokratis
Di sisi lain, Ketum Partai Demokrat Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya akan memberikan Prabo posisi menteri di pemerintahan berikutnya.
Meski demikian, AHY menegaskan partainya berkomitmen untuk berjuang bersama Prabowo di Pilpres 2024.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Park Prabowo Subianto,” kata AHY kepada wartawan di Bali, Rabu. “Jelas kami, Partai Demokrat, punya komitmen dan kami berjuang bersama.”
Sebagai presiden terpilih, ia yakin Prabow berharap mendapat dukungan penuh tidak hanya dalam kampanye pemilunya, tapi juga selama masa jabatannya.
“Beliau tentu membutuhkan dukungan penuh tidak hanya saat kampanye tapi seluruh pemerintahan,” kata AHY.
Menurutnya, hal itu sudah berkali-kali diutarakan Prabu Subianto.
Jadi kami memutuskan untuk tidak menambah bobot Park Prabo, jelasnya.
Atas dasar itu, urusan kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Prabo karena dialah yang paling memahami kebutuhan kabinet ke depan.
“Kami hanya dapat mempersiapkan staf dengan memasukkan praktik yang baik atau ide-ide yang dapat ditindaklanjuti.”
“Tentunya berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang telah kita tetapkan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Deni/Rahmat/Reza/Rizki)