Laporan reporter Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Indonesia belum berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam.
Namun kebijakan Kementerian Pertanian adalah mengundang investor asing asal Vietnam untuk mendirikan industri susu di Indonesia.
Investor dari Vietnam diajak untuk meningkatkan produksi susu Indonesia melalui pengembangan industri sapi perah. Jadi pemerintah tidak ada niat untuk mengimpor produk susu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi produksi lokal untuk mencapai kemandirian pangan sejalan dengan arahan Presiden, kata Moch, Kepala Kantor Humas dan Informasi Kementerian Pertanian. . Arief Cahyono mengutip wartawan, Senin (28/10/2024).
Investor Vietnam yang tertarik mengembangkan industri sapi perah berencana mengelola lahan seluas 10.000 hektar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Investor asal Vietnam akan membangun pabrik pengolahan susu. Produksi susu dari lokasi ini diperkirakan 1,8 juta ton per tahun.
“Target produksi ini bukan berasal dari impor susu, melainkan kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan dengan investasi tersebut,” kata Arief.
Jika investasi ini berhasil, diperkirakan produksi susu dari industri lokal akan mencapai 1,8 juta ton dalam 3-5 tahun ke depan.
Dari sana, bisa memenuhi sekitar separuh kebutuhan negara yang saat ini bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.
“Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar lokasi investasi,” kata Arief.
Rencana strategis ini dinilai sebagai langkah nyata Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendongkrak industri susu dalam negeri.
Hal ini juga sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mendatangkan investor asal Vietnam untuk berinvestasi di sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Pada September 2024, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investasi tersebut berupa pengembangan industri sapi perah dan industri pengolahan susu.
“Investor alhamdulillah tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami sudah mendapat instruksi dari Pak Presiden dan Pak Presiden terpilih untuk membangun peternakan dan peternakan sapi perah di sini untuk produksi susu,” kata Menteri Pertanian Imran saat meninjau. Napu, Poso, Rabu (25/9/2024) kawasan investasi.
Investasi ini merupakan hasil kunjungan Menteri Pertanian Amran sebelumnya ke Vietnam.
“Ini (investor) perusahaan susu terbesar,” kata Amran.
Menteri Pertanian Amran berharap pemerintah daerah dan politisi terkait menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendukung rencana tersebut. Sehingga perlu dipercepat agar para investor tersebut tidak berpindah ke tempat lain.
“Kepada masyarakat Poso, masyarakat Sulteng mohon dilindungi dengan baik. Perusahaan ini sudah mempunyai cabang di Amerika, Selandia Baru, Rusia, Australia, perusahaan ini patut kita sambut baik,” ujarnya.
Sementara itu, Danny Abdi, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, mengatakan emas yang ingin diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan Vietnam untuk membangun Indonesia bergantung pada lahan yang diciptakan.
“Luas lahan saat ini sekitar enam ribu hektar, kemudian bisa diperluas hingga 60 ribu hektar, bahkan bisa diperluas hingga 100 ribu hektar. Dengan 100 ribu hektar, bisa menghasilkan 1,8 juta ton, biaya investasinya mendekati satu. miliar dolar, ” katanya.
Ferdianto Taracolo, Bupati Poso Lore Timur, menyambut baik ide investasi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah mendukung program ini ke depannya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Menteri Pertanian yang telah mengunjungi daerah kami yang berpotensi mengembangkan sapi perah dengan langkah awal memanfaatkan lahan HPL. Sebagai pemerintah daerah dan wakil masyarakat, kami sudah menyikapinya. positif terhadap rencana ini karena akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan gizi,” ujarnya.