Wartawan Tribunnews.com Lita Febriani melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Batas alokasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 berkurang 34 persen. Dari Rp3,83 triliun pada 2024 menjadi Rp2,51 triliun pada tahun depan.
Pemotongan anggaran tentu akan berdampak pada perlambatan pembangunan industri pada tahun 2025. Selain itu, beberapa program prioritas juga akan terkena dampak signifikan.
“Program prioritas ini mencakup bantuan teknis penerapan persyaratan standar industri hijau bagi 25 perusahaan yang belum memenuhi syarat pembiayaan. Jadi pemotongan anggaran ini berdampak pada berkurangnya 25 perusahaan yang tidak bisa kita danai program ini,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kartasasmita dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (11 Desember 2024).
Selain itu, pemotongan anggaran ini juga berdampak pada kegiatan pengembangan dan promosi industri yang jujur, yang hanya dapat dilaksanakan di 1.000 dari 6.000 industri serba guna.
Selain itu, Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 usaha kecil dan menengah (UKM) dari kebutuhan 3.906 IKM.
Pemotongan anggaran kemudian berdampak pada pelatihan vokasi sistem 3in1 yang hanya diperuntukkan bagi 1.070 peserta dari total kebutuhan 25.170 orang.
Belakangan, hanya 2.537 siswa yang dialokasikan untuk mengikuti pelatihan vokasi di politeknik atau Akom Kementerian Perindustrian, sehingga tahun depan 10.096 siswa tidak mendapat dana.
Saat ini hanya 1.712 siswa yang ditugaskan ke jenjang SMK, sehingga pada tahun 2025 terdapat 6.763 siswa yang tidak dapat menerima dana.
Melalui program restrukturisasi teknologi pada industri besar dan usaha kecil dan menengah, peningkatan teknologi hanya dapat memenuhi 73 dari kebutuhan 422 usaha, termasuk usaha kecil dan menengah.
“Tidak ada anggaran sama sekali yang dialokasikan untuk membiayai program ini pada tahun depan bagi industri berkembang dan hilir berbasis pengolahan produk rumput laut, sagu, teh, susu, dan hortikultura,” jelas Menperin.
Pendanaan untuk empat promosi luar negeri di Osaka World’s Fair, High Point Market di North Carolina, Hong Kong Food Expo, dan Paris Air Show juga tidak akan didanai tahun depan.
“Dulu kami sudah aktif mengikuti pameran dagang tersebut, namun tahun depan kami tidak bisa mengirimkan delegasi atau menyediakan stand peserta pameran,” kata Agus.
Dampak lainnya adalah kemudahan sertifikasi TKDN bagi produk lokal menyebabkan pembelinya semakin sedikit.
Diperkirakan tahun depan hanya akan diterbitkan 875 sertifikat produk dari total permintaan 3.375 sertifikat produk.
Pemotongan anggaran akan berdampak pada program bantuan pelaksanaan dan koordinasi kawasan industri dengan peraturan yang ada, serta penyusunan peraturan turunan PP kawasan industri yang tidak dapat dibiayai untuk tahun depan, ujarnya. Menteri Perindustrian.