Laporan reporter Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaza
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Jojohadikusumo mengungkapkan Kementerian Keuangan Negara akan dibentuk oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam pengantarnya, Hashim, adik dari Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa Satgas Perumahan Prabowa telah mengusulkan insentif sektor perumahan kepada pemerintahan mendatang.
Hashim sendiri yang memimpin gugus tugas tersebut.
“11 persen PPN akan dihapuskan untuk beberapa waktu. Mungkin dalam 1, 2, 3 tahun pertama kami akan menghapusnya. Hal ini untuk mengurangi beban. Lalu ada 5 persen lagi. BPHTB yang kami rekomendasikan kepada pemerintah. Hapus saja,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Hal tersebut disampaikannya pada acara Dialog Eksekutif Propertynomic bertajuk ‘Kesuksesan Program 3 Juta Rumah’.
Dia memahami dengan adanya rencana insentif ini, tentu akan ada pihak yang mempertanyakan karena berpotensi berdampak pada pendapatan negara.
Namun, dia meyakinkan hilangnya pendapatan dari situs ini akan dikompensasi dari sumber lain.
Oleh karena itu, kata Hashim, akan dibentuk Kementerian Keuangan di bawah Prabowo-Gibran yang salah satunya akan menangani hal tersebut.
“Yang berikutnya adalah Kementerian Keuangan, bukan Kantor Pajak. Saya sudah tahu bahwa sejauh ini namanya tidak berubah. Ada satu lagi dan dia akan memperhatikannya,” kata Hashim.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengatakan akan dibentuk Kementerian Perbendaharaan Negara yang bertugas mengelola perpajakan, bea cukai, dan cukai.
Kementerian baru ini akan merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pembentukan lembaga baru ini merupakan salah satu strategi pemerintah ke depan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan negara.
Rencana tersebut pun menuai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansya.
Ia berpendapat, kementerian perpajakan harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami ekonomi makro dan ekonomi mikro.
“Saya setuju kalau teknokrat dan ilmuwan, yang paham mikro dan makro, paham betul tentang ekonomi. Jadi ini bukan sekadar orang-orang pintar yang mencari uang,” kata Trubus kepada wartawan, Selasa (10/8/2024).
Trabus mengatakan pimpinan organisasi yang berwenang mengelola pendapatan negara harus memahami sumber perpajakan.
“Masyarakatlah yang tahu bahwa pajak saja tidak cukup. Atau, misalnya, pajak tidak terjangkau. Masyarakat perlu memahami hal ini,” kata Trubus.
Namun Trubus mengingatkan, kemanfaatan politik tidak boleh menjadi faktor utama dalam pengisian jabatan di kementerian/organisasi, termasuk pengelola pendapatan negara.
Ia juga menekankan perlunya aturan yang tegas untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan fungsi kementerian/lembaga.
“Sistem pengendaliannya harus ketat dan kontennya harus digital,” tegas Trubus.
Sejauh ini, sudah ada tiga nama yang disebut-sebut bakal memimpin organisasi baru di bidang Treasury tersebut.
Ekonom/mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Angito Abimanyu; Guru Besar Unissula Bidang Kebijakan dan Hukum Pajak, Edi Slamet Irianto dan Anggota DPR, Muhammad Misbakhun.