TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi kemungkinan partainya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan PDIP bisa bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran.
“Tidak ada yang tidak mungkin, yang mungkin terjadi,” kata Puan usai acara penguatan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPRK 2024-2029 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2018).
Puan pun menanggapi rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.
“Harinya menunggu waktu yang tepat, pelantikan masih tanggal 20 Oktober,” kata Puan.
Puan mengatakan akan ada pertemuan untuk tetap silaturahmi dan bersinergi membangun bangsa.
Ketua DPR RI kembali menyinggung kemungkinan PDIP masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.
“Tidak ada yang tidak mungkin, itu mungkin,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra juga menyebut memiliki hubungan baik dengan PDIP.
Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
“Iya, hubungan kita dengan PDIP bagus, lancar.”
“Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tapi sebagian besar tujuan kita sama,” kata Ahmad Muzani di Gedung Parlemen, Seniyan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Pengamat belum yakin apakah PDIP akan bergabung dengan koalisi berkuasa
Dan pengamat politik Ray Rangkuti Megawati Soekarnoputri belum yakin partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebutkan tiga alasan utama.
Pertama, kata dia, akan merugikan PDIP secara politik dan elektoral jika bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
“Akan lebih strategis kalau mereka (koalisi) tetap di luar,” ujarnya, Kamis (9/9/2024). Pengamat politik Ray Rangkuti. (dok.kompas)
Faktor kedua, kata Ray, Megawati bukanlah tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.
“Setahu saya Bu Mega, beliau bukanlah politisi ala politisi Indonesia pada umumnya.
Jejak politik Mega berkarakter, atletis, dan idealisme.
Dan saya kira Bu Mega akan terus melanjutkan jalur ini, ujarnya.
Faktor ketiga tidak berhubungan dengan kekuasaan.
Menurut Ray, PDIP tidak akan mengesampingkan gagasan pemerintahan Jokowi 3 periode jika penguasa menginginkan Megawati.
“Jika mereka setuju dengan gerakan tersebut, jelas mereka akan berkuasa hingga tahun 2029.
Padahal, lanjut Ray, hanya PDIP 3 yang merespons secara terbuka dan tentatif.
“Kenapa, mereka hanya merelakan 3 periode, tidak 1 atau 2 kursi kabinet pun,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Danang Triatmojo, Reza Deni)