Reporter Kotaliv Dwi Rizki melaporkan
TribuneNews.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai baru beberapa hari menjabat.
Ia meminta anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia ditingkatkan dari Rp64 miliar menjadi Rp20 miliar.
Pigai menilai anggaran tersebut belum cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subanto di bidang HAM.
“Mengapa Presiden ingin membuat kementerian HAM? Artinya ingin membuat sesuatu yang besar. Jadi tim transisi akan menambah anggaran dari Rp 20 miliar menjadi Rp 64 miliar. Ini tidak bisa dilakukan, visi dan misi Kementerian HAM.” Presiden Prabowo Subanto tidak akan tercapai,” kata Pigai, Senin (21/10/2024).
Pernyataan Natalius Pigai ini mendapat sorotan sejumlah kalangan.
Salah satunya adalah Dino Patti Jalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia.
Melalui status Twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Jalal mengecam keras pernyataan Natalius Pigai.
Pria yang pernah menjadi duta besar untuk Amerika Serikat ini menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.
Dino menilai usulan itu berpotensi membuang uang negara untuk program-program teduh.
Peningkatan anggaran yang drastis ini dinilai tidak mungkin bisa mensubsidi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.
Usulan seperti ini sangat beresiko dan mungkin membuka peluang terjadinya korupsi.
Pejabat pemerintah harus lebih berhati-hati ketika mengkomunikasikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.
“Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran dari 60 miliar menjadi 20 triliun tidak masuk akal dan tidak mungkin diterima oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR karena akan merusak uang negara dalam program dan arahan yang suram untuk korupsi,” tulis Dino.
Natalius Pigai pun mengingatkan untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.
Selain itu, Natalius Pigai diminta berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan Kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan berisiko tersebut.
Saat ini, sebagai pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab seorang aktivis.
Dino mengatakan, “Menteri tidak boleh menyusahkan presiden dan harus menjaga kredibilitas kementeriannya.”
“Sebelum melontarkan pernyataan politik yang berisiko tinggi, berkoordinasi dulu dengan Menko, Sekretariat Negara, dan Kantor Presiden. Ingat, Anda sekarang adalah pegawai pemerintah, bukan aktivis,” ujarnya.
“Keandalan adalah segalanya,” kata Dino.
Pernyataan Dino Patti Jalal disambut baik banyak pihak.
Pro dan kontranya dituliskan warganet di kolom komentar.
@AlasBanjaran: Seperti yang diajarkan John Kennedy, “Jangan tanyakan apa yang telah diberikan negara kepada Anda, tetapi apa yang telah Anda berikan kepada negara Anda.” Jadi khusus Pigai jangan mengeluh karena anggarannya kecil, untuk negara kalau perlu pakai uang pribadi juga tidak masalah.
@jackjackparrr: Harus ada koordinasi dan komunikasi internal sebelum go public. Tapi kenapa tidak, Pak?
@eddesign_: Dia dipimpin oleh paradigma hak asasi manusia yang tidak ada di kepalanya. Semoga⊃2; Ini bukan yang pertama tersingkir dalam 100 hari.
@EdiKeceput2: Kesan saya Menteri HAM “ASMA” (ASal MANgap) sepertinya diekspos seperti itu ya?
@All_clear5: Saatnya bertemu lagi
@rezkydoank: Saya heran dengan hal ini tentang Prabowo… Ia memenangkan Pilpres Februari 2024 atau Maret 2024 berdasarkan keputusan KPU. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memilih menteri yang tepat dan benar..Kompeten..Kenapa begitu..??? Pak Habibi Tiba-tiba, saya mencari menteri dalam sehari.
@nomerorae: Kira-kira APBN bisa segitu asal ambil uang pajak dari orang-orang yang kerja keras dari rumah sampai malam. Saya sangat marah karena saya hanya meminta uang seperti anak kecil selama 1 hari
@IkhwanMetal: Menurut saya jika melihat logika langkah tersebut dan penekanan pada anggaran kecil yang dimilikinya, itu hanyalah sebuah bentuk bahasa.
Komisi ke-13 DPR dijadwalkan bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.
Mengutip Kompas.com, kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya
“Minggu depan kami akan mengundang mitra. Pada hari Senin kami akan menjadi Menteri Hukum. Jadi Menteri Hak Asasi Manusia, kata Wiley di Kompleks Parlemen, Senan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Natalius Pigai, politikus Partai Nasdem, enggan berpikir buruk atas usulan pengajuan anggaran Rp 20 triliun ke Kementerian HAM.
Wiley mengingat bahwa terdapat spektrum permasalahan hak asasi manusia yang sangat luas.
“Tentunya kita harus betul-betul melihat HAM, spektrumnya luas kan?
Wiley juga belum mau berspekulasi mengenai kemungkinan terwujudnya usulan Natalius Pigai sejak APBN 2025 disetujui.
Lebih lanjut dia mengatakan, program makan gratis bergizi yang diusung Presiden Prabowo Subanto berkaitan dengan hak asasi manusia.
“(Program) juga punya perspektif kalau melihat HAM. Kalau nanti yang tumpang tindih, yang lintas sektoral, kita lihat bersama-sama,” kata Wiley.
Artikel ini tayang di WartaKotalive.com dengan judul Dino Patti Djalal Kritik Keras Natalius Pigai soal Anggaran Rp 20 Triliun: Kredibilitas Adalah Segalanya